Polri Dianggap Banyak Terlibat Politik Praktis, Presiden Disarankan Ganti Kapolri

AKURAT.CO Kepala Polri (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dinilai lebih berbakat menjadi politisi dibandingkan sebagai pimpinan penegak hukum.

Hal tersebut disampaikan Pendiri Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, dalam diskusi Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk Urgensi Reformasi Polri yang digelar di Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Ray menilai, Polri di tangan Listyo banyak terlibat dalam politik praktis.

Dia pun menyarankan Presiden Prabowo Subianto membebastugaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Saya lihat, Pak Listyo ini bakat politiknya jauh lebih kuat dibandingkan bakat aparat penegak hukumnya. Oleh karena itu, saya berharap Presiden segera membebaskan Pak Listyo dari tugasnya sebagai Kapolri agar bakat politiknya benar-benar tersalurkan," katanya.

Menurut Ray, Listyo sangat terampil dalam memainkan isu politik yang bukan politik kenegaraan, tapi politik kekuasaan.

Baca Juga: Meresahkan Masyarakat Kutai Barat, IPW Desak Presiden dan Kapolri Tangani Kasus Mafia Tanah PT Indotama Semesta Manunggal

Kepolisian di masa saat ini lebih terlihat sebagai abdi dari kekuasaan, bukan abdi negara.

Polri, kata Ray, banyak terlibat atau bertugas untuk mendukung program pemerintah dibanding memastikan kemananan dan ketertiban masyarakat.

Contohnya, Polri terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memantau bursa saham yang bukan tugas dan fungsinya. Banyaknya tugas-tugas Kepolisian ini terasa di era Listyo.

Ia pun menyarankan Listyo menjadi pengurus partai politik yang saat ini tengah digagas Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

"Dia (Listyo) bersama Pak Jokowi mendirikan partai politik baru. Ketua umumnya adalah Pak Jokowi, Sekjen adalah Pak Listyo, cocok banget," kata Ray.

Ray mengaku sudah lama mendorong agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dievaluasi.

Baca Juga: Kapolri Ajak Band Sukatani Jadi Duta Polri untuk Perbaikan Institusi

Namun, dia menduga bahwa Listyo memiliki kedekatan dengan Jokowi. Dia menyebut Listyo saat ini masih dibutuhkan untuk menjadi titik temu antara Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi.

"Tapi kayaknya kalau soal Pak Kapolri ini menjadi semacam titik temu gitu. Antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini bacaan politiknyalah ya," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Ekskutif Amnesty International, Usman Hamid, mengatakan pergantian Kapolri aspriasi soal pergantian Kapolri sudah disampaikan sejak Agustus 2024 lalu.

Amnesty International telah mengeluarkan rilis resmi tentang represi oknum Polri terhadap warga sipil dan mahasiswa.

Hasilnya, represi berbasis kekerasan itu dilakukan bukan oleh perseorangan anggota Polri, melainkan melibatkan institusi.

"Bagi kami berlaku eksesif dari kepolisian itu bukanlah berlaku perorangan. Karena hampir menjadi pola umum. Karena tanggung jawabnya ada pada institusi. Dalam hal ini tentu institusi adalah entitas yang abstrak. Harus di konkretkan siapa? Kapolri," kata aktivis prodemokrasi itu.

Baca Juga: Viral Band Sukatani Unggah Permohonan Maaf ke Kapolri dan Tarik Lagu 'Bayar Bayar Bayar' dari Platform Musik, Ini Lirik Lengkapnya

Kata Usman, secara organisasi, Amnesty Internasional pun telah mendesak adanya hak angket atau hak lainnya yang bersifat penyelidikan dari DPR untuk meminta pertanggung jawaban Kapolri terkait hal tersebut.

"Sayangnya, DPR hingga hari ini belum mengarah ke sana. Bahkan dalam kritik masyarakat dan mahasiswa terakhir kepada pemerintah, pemerintahan Prabowo dan juga kepada kepolisian Ketua Komisi III mengatakan "untung ada di Polisi". Padahal itu hanya empat hari setelah (oknum polisi mengintimidasi) kelompok band punk Sukatani," jelasnya.

Atas dasar itu, dalam pandangan Amnesty Internasional, DPR dalam hal ini kurang optimal di dalam menjalankan fungsi-fungsi kontrol dan pengawasan.

"Akibatnya tidak ada koreksi yang signifikan," ujar Usman.

Sementara itu, Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, berpandangan, semua Kapolri pasti memiliki persoalan dan prestasi masing-masing.

Di tengah banyaknya kritikan terhadap Korps Bhayangkara, Anam menyebut Kapolri saat ini juga mempunyai prestasi. Salah satunya melahirkan sebuah Direktorat pelindungan anak dan perempuan.

Baca Juga: Dukung Program Gizi Nasional, Kapolri Tegaskan Soliditas TNI-Polri

Oleh karena itu, eks Komisioner Komnas HAM ini bilamg persoalan institusi Polri bukan hanya disebabkan oleh orang tertentu. Tapi, jauh lebih luas yaitu soal perbaikan struktural dan kultural baik itu pendidikan maupun perbaikan sumber daya manusia di Institusi Kepolisian.

"Saya sih lebih bagus pergantiannya natural saja kayak sebelum-sebelumnya. Semua kepala kepolisian memang memiliki catatan yang baik yang positif, prestasi maupun yang masalah. Sehingga pergantian itu menjadi sesuatu yang sifatnya natural," kata Anam.