Pola Urut Kacang Bukan Lagi Acuan, Presiden Punya Kewenangan Penuh Pilih Kapolri

AKURAT.CO Tradisi “urut kacang” dalam penunjukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kini tak lagi menjadi acuan utama.

Presiden memiliki keleluasaan lebih besar dalam memilih calon Kapolri dari berbagai angkatan tanpa harus mengikuti urutan kelulusan Akademi Kepolisian (Akpol).

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan. Ia menyebut model pemilihan Kapolri kini lebih terbuka dan kompetitif.

“Sejak era Jenderal Tito Karnavian, pola urut kacang sudah ditinggalkan. Jadi, kita tidak bisa pastikan apakah setelah Pak Listyo Sigit akan naik angkatan 92, 93, atau 94,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, Rabu (4/6/2025).

Pola urut kacang sebelumnya menjadi tradisi tidak tertulis di tubuh Polri, di mana suksesi kepemimpinan mengikuti urutan kelulusan dari Akpol.

Umumnya, perhatian langsung tertuju pada perwira tertua atau penerima Adhi Makayasa dari angkatan senior berikutnya.

Baca Juga: Zodiak Gemini Hari Ini: Saatnya Buktikan Fleksibilitas Adalah Kekuatan

Namun kini, Nasir menegaskan bahwa prestasi seperti Adhi Makayasa bukan lagi jaminan menjadi Kapolri.

“Dulu peraih Adhi Makayasa dari angkatan tertua biasanya dilirik. Tapi sekarang, hal itu tidak otomatis menjamin mereka dipilih,” jelasnya.

Meski mendukung model seleksi terbuka, Nasir menyebut tetap ada nilai positif jika pola urut kacang dipertimbangkan.

Sistem itu memungkinkan regenerasi yang terstruktur dan menumbuhkan semangat kompetisi sehat antarperwira tinggi.

“Setiap angkatan terpacu untuk lebih baik dari sebelumnya. Tapi pada akhirnya, semua kembali ke Presiden—apakah mau mempertimbangkan pola itu atau tidak.”

Nasir juga menyatakan hingga kini belum ada nama pasti yang diajukan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Namun, ia menilai sosok dari internal Polri tetap menjadi pilihan ideal karena memahami kultur dan dinamika organisasi secara mendalam.

Sebagai informasi, Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menjabat Kapolri sejak 27 Januari 2021 menggantikan Jenderal (Purn) Idham Azis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, masa pensiun perwira tinggi Polri adalah 58 tahun.

Listyo Sigit yang lahir pada 5 Mei 1969 dijadwalkan pensiun pada Mei 2027.

Baca Juga: ShopBack Rayakan Ulang Tahun ke-11 dengan Promo Menarik dan Cashback hingga Rp1 Juta

Meski demikian, masa jabatannya bisa berakhir lebih cepat jika Presiden memutuskan untuk menunjuk pengganti demi kebutuhan organisasi atau pertimbangan strategis.

Dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2024 dan dimulainya pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, besar kemungkinan penunjukan Kapolri baru akan dilakukan dalam waktu dekat untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah baru.