Korupsi Proyek Pembangunan RSUD Kolaka Timur, KPK Dalami Pejabat Kemenkes Lainnya

Oktaviani | 13 Agustus 2025, 15:09 WIB

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran dana suap kepada pihak lain di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Hal ini terkait dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur nonaktif, Abdul Azis, dan seorang pejabat Kemenkes.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan, pihaknya tidak akan berhenti pada tersangka yang telah diamankan.

"Kami tentunya mencari dan mengumpulkan informasi apakah hanya terbatas atau hanya pada person atau orang yang kemarin kita amankan. Atau juga ada uang yang mengalir ke orang lainnya di Kemenkes," jelasnya, Rabu (13/8/2025).

Menurut Asep, pendalaman dilakukan karena desain pembangunan RSUD Kolaka Timur dikerjakan oleh Kemenkes.

Anggaran proyek tersebut juga bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Ruangan-ruangan itu memang harus sesuai. Nah, itu yang membuat desainnya dari Kementerian Kesehatan, Dirjen Kemenkes tadi," ujarnya.

Diketahui, KPK telah menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Kesehatan Kemenkes pada Selasa (12/8/2025).

Dari lokasi itu, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga terkait program prioritas pemerintah Quick Wins 2025-2029.

KPK resmi menetapkan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, sebagai tersangka kasus gratifikasi pembangunan rumah sakit. Dia ditetapkan bersama empat orang lainnya dalam OTT tersebut.

"KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak dan telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup. Kemudian KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima orang sebagai tersangka," kata Asep pada Sabtu (9/8/2025).

Empat tersangka lainnya adalah Andi Lukman Hakim, selaku PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD; Ageng Dermanto, PPK proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Deddy Karnady dari PT Pilar Cerdas Putra, dan Arif Rahman dari KSO PT PCP.

Saat OTT, KPK mengamankan uang tunai Rp200 juta yang diduga merupakan komitmen fee dari total nilai proyek sebesar Rp126,3 miliar.