Sudirman Said Sebut Mafia Migas Tak Akan Tuntas Tanpa Komitmen Politik Penuh

AKURAT.CO Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, menegaskan pemberantasan mafia minyak dan gas bumi (migas) tidak akan pernah tuntas tanpa komitmen politik yang kuat, konsisten, dan datang langsung dari pimpinan tertinggi negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Sudirman usai memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung), sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dan Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES) periode 2009–2015.

Dia menyatakan, kehadirannya di Gedung Bundar Kejagung merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara untuk membantu aparat penegak hukum mengurai persoalan lama di sektor migas.

Baca Juga: Pakar Duga Ada Campur Tangan Mafia Migas di Balik Serangan Buzzer ke Pertamina

"Dua kali saya mendapat amanah negara untuk membereskan sektor energi. Pertama sebagai Senior Vice President Kepala Integrated Supply Chain Pertamina pada 2008–2009, dan kedua sebagai Menteri ESDM pada 2014–2016," ujar Sudirman di Jakarta, dikutip Akurat.co, Selasa (20/1/2026).

Namun, dia mengakui upaya tersebut tidak pernah rampung. Bukan karena keterbatasan perangkat teknis maupun sumber daya manusia, melainkan akibat lemahnya kemauan politik.

"Keduanya terhenti bukan karena kekurangan alat atau orang-orang yang bekerja sungguh-sungguh, tetapi karena political will yang setengah hati," tegasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat praktik yang selama ini dikenal sebagai mafia migas terus berulang. Pola dan pelakunya dapat berubah, tetapi akar persoalan tidak pernah disentuh secara serius dan menyeluruh.

Dia juga mengungkapkan bahwa persoalan mafia migas telah ia sampaikan secara langsung kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 26 Oktober 2014, tidak lama setelah dirinya dilantik sebagai Menteri ESDM.

Saat itu, dia menegaskan bahwa pemberantasan mafia migas bukan sekadar persoalan teknis tata kelola, melainkan menyangkut arah kepemimpinan negara. "Pemberesan mafia migas adalah soal kelurusan arah kepemimpinan negara," ujarnya.

Baca Juga: KPK Periksa Eks Dirut Petral Bambang Irianto Terkait Kasus Mafia Migas

Dia menambahkan, apabila komitmen politik benar-benar kuat, maka jalan keluar selalu dapat ditemukan. Sebaliknya, jika terdapat keraguan di tingkat pengambil keputusan, kebijakan sebaik apa pun hanya akan berhenti di meja rapat.

Dia berharap, proses hukum yang kini ditangani Kejaksaan Agung dapat menjadi momentum untuk menyelesaikan persoalan migas secara menyeluruh, dan dikomandoi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, bukan semata penanganan kasus per kasus.

"Ayo, Pak Presiden. Kali ini jangan setengah hati. Rakyat tidak sedang menunggu janji, tetapi bukti," pungkasnya.