Energi Driver Ojol Lebih Baik untuk Kawal Regulasi Potongan Biaya Layanan, Bukan Nadiem Makarim

AKURAT.CO Riuh rendah ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta belakangan ini tidak hanya dipenuhi oleh deretan Jaksa dan penasihat hukum.

Di sudut-sudut kursi pengunjung, tampak pemandangan tak biasa. Jaket-jaket hijau khas pengemudi ojek online (ojol) Gojek sesekali terlihat hadir mengawal jalannya persidangan mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim.

Nadiem, sang pendiri startup decacorn yang kini duduk di kursi pesakitan, menghadapi tuntutan 18 tahun penjara atas kasus megakorupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2020-2022 yang ditaksir merugikan negara triliunan rupiah.

Kehadiran dan arus dukungan dari sebagian komunitas driver terhadap "mantan bos" mereka memicu perdebatan sengit di akar rumput.

Di satu sisi, ada romantisasi sejarah bahwa Nadiem adalah sosok yang membuka keran lapangan kerja baru bagi jutaan orang. Namun di sisi lain, realitas pahit di aspal jalanan berbicara sebaliknya.

Baca Juga: Kejahatan Kerah Putih Terorganisir, Nadiem Makarim Layak Dituntut 18 Tahun Penjara

Menanggapi fenomena ini, pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko, menilai solidaritas yang coba dibangun untuk mendukung Nadiem di tengah kasus korupsi ini adalah langkah yang salah alamat, ironis, dan tidak produktif bagi perjuangan kesejahteraan para driver ojol.

Pun mengungkapkan bahwa dukungan yang diberikan sebagian komunitas pengemudi ojol kepada Nadiem Makarim mencerminkan sebuah "paradoks psikologis dan sosial." Para mitra pengemudi seolah lupa bahwa dalam sistem hubungan kemitraan yang dibangun selama ini, posisi mereka kerap berada di titik paling rentan.

"Sangat ironis ketika para driver yang setiap hari memeras keringat di jalanan, justru menggalang simpati untuk seseorang yang sedang menghadapi dakwaan korupsi bernilai triliunan rupiah. Padahal, selama bertahun-tahun, relasi antara korporasi yang didirikan Nadiem dengan para driver tidak pernah benar-benar mencerminkan kemitraan yang sehat," jelas Yanuar, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Yanuar menambahkan, secara historis maupun struktural, para pengemudi ojol mandiri dalam membiayai seluruh operasional mereka. Mulai dari pembelian dan perawatan motor, bahan bakar, ponsel, hingga kuota internet, semuanya keluar dari kantong pribadi.

"Hampir tidak ada fasilitas layanan proteksi atau subsidi riil dari aplikator yang secara signifikan meringankan beban operasional harian mereka. Mereka adalah buruh yang dilabeli 'mitra' agar korporasi lepas dari kewajiban regulasi ketenagakerjaan baku," katanya.

Baca Juga: Dudung Soal Peluang Abolisi dan Amnesti untuk Nadiem Makarim: Itu Kewenangan Presiden

Monopoli Digital dan Ketergantungan Sistem Pendidikan

Lebih jauh, Yanuar membedah bahwa dampak dari kebijakan pengadaan Chromebook di masa kepemimpinan Nadiem memiliki implikasi yang jauh lebih sistemik dan berbahaya bagi kedaulatan digital bangsa, bukan sekadar kerugian nominal proyek. Kebijakan tersebut dinilai memberikan karpet merah bagi raksasa teknologi global, Google, untuk menguasai pasar domestik secara masif.

"Bayangkan keuntungan besar yang didapatkan Google yang kini menguasai pasar Indonesia hingga mencapai 50 juta pengguna aplikasi Chrome. Ketika ekosistem Chromebook ini dipaksakan masuk ke sekolah-sekolah, otomatis lisensi Chrome Device Management (CDM) harus digunakan. Dampaknya, setiap harga komando CDM per unitnya mengalir langsung sebagai keuntungan bersih bagi Google," urainya.

Tragedi terbesarnya, lanjut Yanuar, bukan hanya soal aliran materi, melainkan penyerahan kedaulatan data secara sukarela. Dengan jutaan gawai yang terintegrasi, seluruh data pendidikan anak didik dan profil pengajar di Indonesia kini praktis dikuasai oleh pihak asing.

Kondisi ketergantungan digital ini dinilai berjalan lurus dengan kemunduran mutu pendidikan di lapangan. Yanuar mengkritik keras arah kebijakan kurikulum era Nadiem yang dianggap abai pada fondasi dasar kemampuan siswa serta pelestarian nilai karakter bangsa.

"Sistem pendidikan kita di zaman Nadiem mengalami titik krusial yang mengkhawatirkan. Kita melihat realitas di mana banyak anak didik tidak lancar baca dan tulis, salah satunya akibat dampak dari dihapusnya Ujian Nasional (UN) tanpa adanya standar evaluasi pengganti yang solid di tingkat akar rumput," jelasnya.

Baca Juga: Hakim Harus Junjung Tinggi Asas Due Process of Law dalam Kasus Chromebook Nadiem Makarim

Kritik tajam juga diarahkan pada pergeseran konten kurikulum nasional.

"Penghapusan materi pelajaran PKN dan Agama dalam draf peta jalan pendidikan sempat memicu polemik besar, yang secara psikologis lambat laun merusak mental dan moral anak didik bangsa karena kehilangan jangkar ideologi dan spiritualnya. Jadi, apa yang mau dibela dari rekam jejak kebijakan yang karut marut ini," katanya.

Keluhan para driver ojol mengenai besarnya potongan biaya layanan (sharing fee) aplikator bukanlah rahasia baru.

Puncaknya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bahkan harus turun tangan langsung melakukan intervensi regulasi agar potongan komisi aplikasi tidak mencekik ruang pendapatan para pengemudi.

Menurut Yanuar, fakta bahwa kepala negara harus mengintervensi masalah tarif ini adalah bukti sahih bahwa manajemen aplikator gagal menyediakan formula kemitraan yang adil dan humanis secara mandiri.

Baca Juga: Pakar Hukum: Wacana Amnesti atau Abolisi untuk Nadiem Makarim Masih Terlalu Dini

"Kalau korporasi itu sejak awal peduli pada mitranya, tidak perlu ada intervensi dari Presiden Prabowo untuk memangkas atau membatasi potongan biaya layanan yang terlalu besar itu. Intervensi presiden adalah indikator nyata bahwa ada sumbatan regulasi dan ketidakadilan sistemik yang diderita oleh driver di lapangan," tuturnya tajam.

Oleh karena itu, Yanuar memandang aneh apabila energi komunitas driver justru teralihkan untuk mengawal kasus hukum personal Nadiem Makarim di Kementerian Pendidikan, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan hajat hidup para pengemudi ojol.

Ia mengingatkan agar asosiasi maupun komunitas driver online di seluruh Indonesia mempertegas arah perjuangan mereka. Ketimbang terseret dalam pusaran politisasi kasus hukum seorang tokoh, energi kolektif komunitas ojol dinilai jauh lebih berharga jika disalurkan untuk memperjuangkan payung hukum ketenagakerjaan yang jelas.

Menurut Yanuar, ada fokus utama gerakan komunitas pengemudi yang jauh lebih mendesak untuk disuarakan ketimbang mengawal jalannya sidang korupsi.

"Solidaritas itu barang mahal. Jangan sampai ia digadaikan untuk membela figur yang kini sedang menghadapi pertanggungjawaban hukum atas kebijakan publiknya yang bermasalah," ujarnya.

Dibandingkan mengawal sidang, kata Yanuar, energi komunitas akan jauh lebih bermanfaat jika dialihkan untuk mendesak DPR dan pemerintah menyusun Undang-Undang Kemitraan agar status hukum ojol diakui negara.

Selain itu, mereka harus tetap mengawal ketat implementasi hasil intervensi Presiden Prabowo agar potongan biaya layanan tidak kembali dimanipulasi dengan biaya siluman baru, serta menuntut aplikator menyediakan subsidi riil operasional seperti kuota internet khusus mitra.

"Para driver harus berdiri tegak untuk diri mereka sendiri, bukan untuk para elite yang sudah lama hidup nyaman di atas menara gading hasil keringat jalanan," pungkasnya.