Sidang Perdana Kasus Ijazah Jokowi Diharapkan Akhiri Polemik di Masyarakat

AKURAT.CO Sidang perdana perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), harus menjadi momentum untuk mengakhiri polemik yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.

Sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (2/7/2026), menghadirkan dua terdakwa, yakni Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa dan Roy Suryo, dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Jokowi.

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menilai proses hukum yang kini berjalan perlu dihormati oleh semua pihak. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian hukum agar perdebatan mengenai persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.

Baca Juga: Kapolri Jelaskan Alasan Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditahan dalam Kasus Ijazah Jokowi

"Persoalan ini sudah berlangsung cukup lama dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kami berharap persidangan dapat memberikan kejelasan sehingga polemik ini dapat diselesaikan secara tuntas," kata Abdullah dalam keterangannya, Kamis (2/7/2026).

Dia mengingatkan agar perhatian publik tidak terus tersita oleh persoalan yang belum memiliki kepastian hukum. Menurutnya, masih banyak persoalan bangsa yang lebih mendesak dan membutuhkan perhatian bersama.

"Jangan sampai pikiran masyarakat dihabiskan dalam persoalan yang tidak jelas. Masih banyak masalah penting yang membutuhkan perhatian kita bersama," ujarnya.

Dia menegaskan, penyelesaian perkara tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Karena itu, dia meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Baca Juga: Roy Suryo Ditangkap, Jokowi Siap Hadir di Persidangan dan Tunjukkan Ijazah Asli

"Kami menyerahkan sepenuhnya persoalan itu kepada para penegak hukum. Biarkan proses hukum berjalan secara profesional, independen, dan sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Menurut Abdullah, penyelesaian melalui jalur hukum menjadi langkah terbaik agar polemik yang telah berlangsung lama tidak lagi memicu kegaduhan di ruang publik.

"Yang paling penting, persoalan ijazah ini harus segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan lagi dan masyarakat dapat kembali fokus pada berbagai agenda penting untuk kemajuan bangsa," pungkasnya.