Wahab Talaohu: Pemberantasan Korupsi Era Prabowo Tidak Kenal Impunitas dan Tebang Pilih

AKURAT.CO Penetapan tersangka terhadap perwira aktif TNI Kolonel Budi Utama dan perwira aktif Polri Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bukti nyata bahwa agenda pemberantasan korupsi pada era Presiden Prabowo Subianto dijalankan tanpa mengenal impunitas.

Menurut Ketua Umum Persaudaraan 98, Wahab Talaohu, langkah aparat penegak hukum tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi siapa pun, termasuk aparat negara, pejabat tinggi, maupun pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Prinsip persamaan di hadapan hukum harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses penegakan hukum.

"Seseorang tidak dapat berlindung di balik jabatan, pangkat, institusi, ataupun kedekatan politik. Ketika alat bukti telah terpenuhi, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Inilah prinsip negara hukum yang sedang diperlihatkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo," ujar Wahab dalam pernyataan tertulis, Jumat (3/7/2026).

Ia juga menyorot bahwa sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung, yang selama ini dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo, turut diproses dalam perkara yang sama. Bagi Wahab, fakta tersebut mempertegas bahwa komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi tidak berhenti pada retorika politik, melainkan diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih.

"Bila orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Presiden maupun aparat dari institusi strategis tetap diproses sesuai hukum, maka publik dapat melihat bahwa pemerintahan ini sedang membangun tradisi baru dalam penegakan hukum, yakni pemberantasan korupsi yang tidak mengenal impunitas, diskriminasi, maupun perlakuan istimewa terhadap siapa pun," terangnya.

Baca Juga: Wahab Talaohu: Ketegasan Presiden Prabowo Cabut HGU Sugar Group Terobosan Pulihkan Wibawa Negara

Wahab menilai, keberanian menindak siapa pun yang diduga terlibat tindak pidana korupsi merupakan pesan kuat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo menempatkan supremasi hukum di atas kepentingan politik, kekuasaan, maupun relasi personal.

Menurutnya, sikap tersebut penting memperkuat keyakinan publik bahwa hukum benar-benar berlaku sama bagi setiap warga negara.

Lebih lanjut, Wahab mengingatkan bahwa agenda besar Presiden Prabowo tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku korupsi, tetapi juga membangun tata kelola pemerintahan yang bersih melalui penguatan sistem pencegahan, pengawasan, dan akuntabilitas di setiap lembaga negara. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menutup setiap celah yang berpotensi menimbulkan kebocoran keuangan negara.

"Komitmen Presiden Prabowo harus dipahami sebagai komitmen membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Penindakan terhadap siapa pun tanpa impunitas dan tanpa tebang pilih merupakan fondasi utama, sedangkan penguatan sistem pencegahan menjadi instrumen penting agar praktik korupsi tidak terus berulang di masa mendatang," kata Wahab.

Ia menambahkan bahwa pesan Presiden Prabowo sangat jelas, yakni setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, siapa pun yang menyalahgunakan amanah publik harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

"Tidak ada ruang bagi impunitas, tidak ada ruang bagi perlindungan terhadap koruptor, dan tidak ada kompromi terhadap praktik korupsi dalam bentuk apa pun. Komitmen ini harus menjadi pegangan seluruh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara agar cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih benar-benar dapat diwujudkan," ujar Wahab.

Di akhir pernyataannya, Wahab mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi yang sedang dijalankan pemerintah.

Menurutnya, keberhasilan Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih tidak hanya bergantung pada keberanian aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat, pengawasan publik yang aktif, serta komitmen seluruh penyelenggara negara untuk menjaga integritas.

Dia tegaskan, perang melawan korupsi adalah perjuangan untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Karena itu, seluruh komponen bangsa harus berdiri bersama mendukung komitmen Presiden Prabowo dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, berkeadilan, dan bebas dari korupsi.

"Hanya dengan penegakan hukum yang tegas, tanpa impunitas dan tanpa tebang pilih, cita-cita Indonesia yang maju dan sejahtera dapat diwujudkan," kata Wahab.