Akurat Logo

Komisi I DPR Imbau Pemerintah Berikan Keterangan Resmi soal Personel TNI Datangi Polda Metro Jaya

Ayu Rachmaningtyas | 15 Juli 2026, 14:04 WIB
Komisi I DPR Imbau Pemerintah Berikan Keterangan Resmi soal Personel TNI Datangi Polda Metro Jaya
Puluhan prajurit TNI mendatangi Polda Metro Jaya. (Istimewa)

AKURAT.CO Isu mengenai dugaan kedatangan puluhan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Polda Metro Jaya pada Kamis (9/7/2026) dini hari masih menjadi perhatian publik.

Berbagai spekulasi pun bermunculan, termasuk yang mengaitkan peristiwa tersebut dengan penanganan perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Di tengah beredarnya informasi bahwa personel yang disebut mendatangi Polda Metro Jaya diduga berasal dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengajak semua pihak untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan.

Menurut Dave, masyarakat perlu menyikapi informasi yang berkembang secara objektif dan mengacu pada fakta yang telah dikonfirmasi oleh institusi berwenang.

Hal itu disampaikannya merespons klarifikasi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI yang menyatakan tidak ada personel TNI yang mendatangi Polda Metro Jaya.

“Setiap informasi yang berkembang mengenai keterlibatan aparat negara harus disikapi secara objektif dan berlandaskan fakta yang telah dikonfirmasi oleh institusi yang berwenang. Karena itu, semua pihak sebaiknya tidak terburu-buru menarik kesimpulan dari informasi yang belum terverifikasi agar tidak memunculkan spekulasi yang dapat memengaruhi kepercayaan publik," ujar Dave dalam keterangannya.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan klarifikasi dari TNI perlu menjadi rujukan utama.

Namun, apabila masih terdapat perbedaan informasi di ruang publik, pemerintah diharapkan memberikan penjelasan yang utuh, konsisten, dan transparan.

“Klarifikasi yang telah disampaikan oleh pihak terkait perlu menjadi rujukan utama. Namun, apabila masih terdapat perbedaan informasi di ruang publik, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang utuh, konsisten, dan transparan agar masyarakat memperoleh kepastian berdasarkan fakta," katanya.

Baca Juga: Jaksa Agung Kirim Usulan Nama Calon Jampidsus ke Prabowo, Ada Nama Kuntadi

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.