ETP Forum Dorong Reformasi Teknologi Energi Bersih di Tahun Kedua Pemerintahan Prabowo-Gibran

AKURAT.CO Setahun setelah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan, arah kebijakan energi nasional masih menghadapi banyak tantangan. Upaya menuju transisi energi bersih dinilai belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Berbagai komitmen telah disampaikan di forum internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty (G20) Brazil 2024 hingga COP30 2025. Namun, di tingkat nasional, implementasinya masih membutuhkan langkah konkret yang didukung oleh teknologi dan inovasi.

Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum) mencatat bahwa hingga pertengahan 2025, porsi energi terbarukan di Indonesia telah mencapai 16 persen. Angka ini meningkat 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Persetujuan Paris.

"Kita bisa mengkombinasikan skema fiskal dan skema non fiskal. Komunikasi publik juga menjadi salah satu hal yang paling penting, karena tahu hati masyarakat," ujar Zacky Ambadar selaku International Institute for Sustainable Development, saat konferensi pers di Jakarta, Senin (10/11/2025).

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, teknologi dan kesadaran publik dalam mempercepat proses dekarbonisasi. Kolaborasi berbagai pihak dianggap menjadi kunci dalam memperkuat transisi menuju energi bersih.

Pemerintah telah mengalokasikan Rp37,5 triliun dari APBN 2026 untuk pengembangan energi terbarukan. Namun, kebijakan subsidi dan minimnya investasi teknologi masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan target tersebut.

Salah satu fokus ETP Forum adalah penerapan teknologi digital dalam reformasi subsidi energi. Pemanfaatan Data Tunggal Subsidi Energi Nasional (DTSEN) dinilai penting untuk menyalurkan subsidi tepat sasaran dan mendorong investasi energi terbarukan di daerah terpencil.

Dalam hal tata kelola, forum tersebut merekomendasikan pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi di bawah Presiden. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam kebijakan energi nasional.

Selain itu, perluasan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan percepatan regulasi Energi Baru dan Terbarukan (EBET) dianggap penting. Upaya ini diharapkan mempercepat peralihan industri dan transportasi ke energi rendah emisi.

ETP Forum menilai tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran penting untuk memperkuat kebijakan energi menuju emisi nol bersih. Reformasi fiskal, koordinasi lintas sektor dan riset teknologi dianggap kunci menjaga momentum ketahanan energi.