Pemerintah dan OJK Kian Mesra Soal Pembiayaan Rumah Subsidi

AKURAT.CO Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyatakan, kebijakan terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi salah satu langkah penting untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memperoleh rumah subsidi. 

Menurutnya, kebijakan tersebut akan mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam sambutannya, Maruarar mengapresiasi Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan jajaran, khususnya Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae serta jajaran pengawas sektor jasa keuangan yang dinilai telah mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca Juga: Bos OJK: KPR Tumbuh Didorong FLPP dan Program 3 Juta Rumah

"Hari ini masyarakat berpenghasilan rendah diberikan kesempatan. Tidak ditutup aksesnya, tetapi justru dibuka. Ini yang selama ini diperjuangkan," kata Maruarar saat peluncuran optimalisasi SLIK di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Ara mengatakan pemerintah terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar hambatan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat dikurangi, mulai dari sisi pembiayaan hingga perizinan.

Maruarar menegaskan berbagai insentif yang telah diterbitkan pemerintah tidak hanya berasal dari Kementerian PKP. Pemerintah, kata dia, juga melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, pemerintah daerah hingga sektor perbankan.

Beberapa kebijakan yang telah diterapkan antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, penggratisan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal sebagai IMB, insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah tertentu, serta peningkatan kuota rumah subsidi menjadi 310.000 unit pada 2025 dari rekor sebelumnya sekitar 228.000 unit.

Data Kementerian PKP menunjukkan Program 3 Juta Rumah menjadi program strategis nasional untuk mengurangi backlog perumahan Indonesia yang berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS masih mencapai jutaan unit. 

Sementara berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menjadi instrumen utama pembiayaan rumah subsidi bagi MBR.

Maruarar juga menilai dukungan OJK penting karena sektor perbankan memiliki peran sentral dalam memperluas akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

"Saya datang ke OJK sampai enam kali untuk memperjuangkan agar masyarakat berpenghasilan rendah jangan ditutup aksesnya memperoleh pembiayaan rumah," ujarnya.

Selain pembiayaan rumah baru, pemerintah juga meningkatkan anggaran renovasi rumah tidak layak huni. Maruarar menyebut jumlah rumah yang direnovasi naik dari sekitar 45 ribu unit pada tahun sebelumnya menjadi target 400 ribu unit tahun ini.

Khusus DKI Jakarta, target renovasi rumah meningkat dari sekitar 170 unit menjadi 10.300 unit, termasuk wilayah Kepulauan Seribu.

Pemerintah menilai peningkatan tersebut menjadi bagian dari strategi mempercepat perbaikan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung pengurangan kawasan kumuh.

Bila implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana, masyarakat berpenghasilan rendah berpotensi memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas melalui perbankan, disertai insentif fiskal dan kemudahan administrasi.

Pemerintah menyatakan koordinasi bersama OJK, Bank Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Perbanas, BP Tapera, serta pemerintah daerah akan terus dilakukan agar target pembangunan dan renovasi rumah dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan.