Lika-liku 3 Juta Rumah, Kian Realistis dan Tepat Sasaran

AKURAT.CO Membeli rumah bagi sebagian masyarakat Indonesia kini bukan lagi sekadar persoalan memilih lokasi atau besaran uang muka.

Di tengah harga properti yang terus meningkat, kemampuan membeli rumah justru menghadapi tekanan dari melemahnya daya beli, menyusutnya kelompok kelas menengah, hingga masih besarnya jumlah keluarga yang belum memiliki hunian layak. 

Kondisi itu menjadi salah satu alasan pemerintah menjadikan Program 3 Juta Rumah sebagai agenda prioritas nasional.

Baca Juga: BPN: Program 3 Juta Rumah Dihambat Mafia Tanah

Namun dibalik target ambisius tersebut, pemerintah dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan, mulai dari keterbatasan anggaran, pembiayaan jangka panjang, hingga penyediaan lahan.

Krisis Hunian Masih Membayangi Indonesia

Di balik target pembangunan tiga juta rumah per tahun, pemerintah sebenarnya sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih besar, yakni backlog kepemilikan rumah.

Mengutip hasil data Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat terdapat sekitar 19,27 juta keluarga yang memenuhi kriteria penerima bantuan perumahan berdasarkan indikator backlog kepemilikan rumah maupun rumah tidak layak huni yang dipetakan hingga tingkat kabupaten/kota. Data tersebut menjadi dasar penentuan sasaran Program 3 Juta Rumah.

Angka tersebut diperoleh berdasarkan dua indikator utama kebutuhan hunian nasional yaitu, kesenjangan nyata kepemilikan rumah (backlog murni bagi keluarga yang belum punya aset pribadi) dan juga jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang mendesak untuk direhabilitasi.

Besarnya jumlah keluarga yang membutuhkan bantuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan perumahan di Indonesia bukan hanya berkaitan dengan kekurangan pasokan rumah, tetapi juga menyangkut keterjangkauan masyarakat untuk memiliki hunian.

Kondisi tersebut semakin menantang ketika kemampuan ekonomi masyarakat mengalami tekanan. Mengutip hasil laporan World Bank yang dirilis pada Juni 2026 menunjukkan proporsi pekerja kelas menengah Indonesia turun dari 14,5% pada 2018 menjadi hanya sekitar 7% pada 2025.

Penyusutan kelas menengah tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan masyarakat membeli aset jangka panjang seperti rumah.

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tantangannya bahkan lebih besar. Meski berbagai program subsidi telah disiapkan pemerintah, kenaikan harga tanah dan bangunan di sejumlah daerah membuat kepemilikan rumah tetap menjadi tantangan.

Target 3 Juta Rumah

Program ini menargetkan pembangunan sekitar 3 juta unit rumah setiap tahun yang terdiri atas pembangunan di kawasan perkotaan, perdesaan, serta revitalisasi atau renovasi rumah yang tidak layak huni.

Skema tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta, pengembang, lembaga pembiayaan, hingga investor domestik maupun internasional.

Besarnya target tersebut jauh melampaui kemampuan pembangunan rumah yang selama ini dibiayai langsung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Fakta tersebut diakui langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. "Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Maruarar saat menerima delegasi World Bank yang menjajaki peluang kerja sama dalam Program 3 Juta Rumah.