Progres Sekolah Rakyat Mamuju Tembus 91 Persen, Kementerian PU Target Rampung Agustus

AKURAT.CO Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, agar segera dapat dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027.
Hingga 2 Agustus 2026, progres fisik pembangunan sekolah berasrama gratis tersebut telah mencapai 91,27% dari total target 95,98%. Proyek ini digarap oleh PT Hutama Karya (Persero) dengan melibatkan sebanyak 1.621 tenaga kerja di lapangan.
Menteri PU, Dody Hanggodo, mengakui bahwa pembangunan ini masih dalam tahap penyelesaian dan menghadapi sejumlah tantangan teknis, terutama terkait kondisi tanah di lokasi pembangunan.
Oleh karena itu dirinya menargetkan, proyek tersebut dapat selesai pada akhir Agustus 2026.
Baca Juga: Bendungan Meniting Rampung, Menteri Dody: Tampung 10 Juta Metrik Air Untuk Masyarakat Lombok Barat
“Memang kendalanya kemarin tanahnya keras, sehingga perlu waktu cukup lama untuk bikin fondasinya. Disamping ada beberapa kendala teknis lainnya. Ini lagi terus kita percepat. Mudah-mudahan akhir Agustus ini sudah selesai,” kata Dody dikutip dari laman Kemenperin PU, Selasa (4/8/2026).
Salah satu tantangan utama dalam pembangunan proyek ini adalah kondisi tanah berbatuan di lokasi. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan metode pre-boring berbatu, yaitu teknik pengeboran awal dengan diameter lebih kecil sebelum pemasangan tiang pancang.
Metode ini bertujuan memecah lapisan tanah keras agar tiang pancang dapat dipasang dengan aman tanpa mengalami kerusakan akibat benturan.
Untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur program prioritas nasional tersebut, Kementerian PU akan meningkatkan koordinasi dengan TNI guna menambah tenaga kerja di lapangan serta jajaran direksi PT Hutama Karya (Persero) selaku kontraktor pelaksana.
“Untuk percepatan kita akan berkoordinasi lagi dengan TNI untuk menambah tenaga dan direksi BUMN Karya dalam hal ini PT Hutama Karya,” ungkap Dody.
Baca Juga: Menteri Dody: 10 Ruas Tol Baru Ditargetkan Fungsional Saat Nataru 2026/2027
Dody juga menjelaskan bahwa pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat di berbagai daerah tidak berlangsung serentak karena menyesuaikan kesiapan masing-masing pemerintah daerah, baik dari sisi siswa maupun tenaga pendidik.
Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Simboro dan Kepulauan ini dibangun di atas lahan seluas 8,03 hektare dengan total luas bangunan mencapai 40.958 meter persegi.
Sekolah ini dirancang sebagai fasilitas pendidikan terpadu berbasis asrama dengan sarana yang lengkap dan modern.
Fasilitas yang tersedia mencakup gedung pendidikan dari jenjang SD hingga SMA, asrama siswa, rumah susun guru, gedung serbaguna, tempat ibadah, masjid, guest house, kantin, hingga dapur umum. Selain itu, terdapat pula dua lapangan basket serta sistem pengawasan CCTV untuk mendukung keamanan selama 24 jam.
Pembangunan infrastruktur pendidikan ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat upaya pemerintah menekan angka kemiskinan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 6Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 7Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 8BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









