AKURAT.CO Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pengawasan ketat terhadap PT Lunaria Annua Teknologi (KoinP2P), setelah beredarnya kabar terkait perusahaan tersebut yang mengalami penundaan pembayaran (standstill) kepada sebagian pemberi dana (lender).
Penundaan ini dipicu oleh adanya penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh salah satu peminjam (borrower) di platform peer-to-peer lending (P2P) tersebut.
“Hal tersebut dilaksanakan untuk memastikan pelindungan secara optimal kepada para nasabah atau masyarakat yang terdampak atas permasalahan dimaksud,” kata Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M Ismail Riyadi di Jakarta, Kamis (21/11/2024).
“Hal tersebut dilaksanakan untuk memastikan pelindungan secara optimal kepada para nasabah atau masyarakat yang terdampak atas permasalahan dimaksud,” kata Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M Ismail Riyadi di Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Pemberitaan terkait masalah ini mengundang perhatian masyarakat, khususnya para nasabah KoinP2P yang merasa khawatir akan kelanjutan investasi mereka. Dalam rangka memastikan perlindungan yang optimal bagi nasabah dan masyarakat, OJK segera mengambil langkah-langkah pengawasan untuk menangani permasalahan ini.
Ismail menjelaskan bahwa mereka telah memanggil pihak manajemen KoinP2P untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai latar belakang penyebab penundaan pembayaran kepada sebagian lender.
OJK juga meminta agar KoinP2P segera menyelesaikan masalah ini dengan langkah-langkah yang jelas, serta memastikan penyelesaian yang fair dan rasional, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan ketentuan hukum yang berlaku.
Komitmen KoinP2P untuk menyelesaikan permasalahan ini juga telah diungkapkan kepada OJK. Manajemen KoinP2P berjanji untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dengan para lender terkait penundaan pembayaran tersebut, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.
Komitmen KoinP2P untuk menyelesaikan permasalahan ini juga telah diungkapkan kepada OJK. Manajemen KoinP2P berjanji untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dengan para lender terkait penundaan pembayaran tersebut, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.
Penundaan pembayaran ini juga diupayakan untuk tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk perlindungan konsumen dan masyarakat yang berinvestasi di KoinP2P.
Selain itu, OJK juga memperoleh komitmen dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) KoinP2P untuk segera menambah modal disetor perusahaan. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kondisi keuangan KoinP2P, mendukung kelancaran operasional, serta menjaga keberlanjutan pelayanan yang diberikan kepada para nasabah dan pemberi dana.
Selain itu, OJK juga memperoleh komitmen dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) KoinP2P untuk segera menambah modal disetor perusahaan. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kondisi keuangan KoinP2P, mendukung kelancaran operasional, serta menjaga keberlanjutan pelayanan yang diberikan kepada para nasabah dan pemberi dana.
Penambahan modal diharapkan dapat meningkatkan stabilitas perusahaan dan mencegah terjadinya masalah keuangan serupa di masa depan. Sejalan dengan itu, OJK juga melakukan pemeriksaan langsung (on-site) terhadap KoinP2P untuk memeriksa implementasi kebijakan, operasional, tata kelola, dan manajemen risiko yang dijalankan oleh perusahaan.
Apabila nantinya ditemukan adanya kelemahan dalam implementasi kebijakan atau operasional yang dapat merugikan nasabah dan masyarakat, OJK tidak akan segan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan.
OJK juga menegaskan bahwa mereka akan terus memantau secara ketat (closed-monitoring) kemajuan penyelesaian masalah ini, serta memastikan bahwa KoinP2P melaksanakan perbaikan yang diperlukan untuk menjaga integritas dan keberlanjutan operasionalnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Usai Kritik Pigai, Hotman Paris Kini Malah Ingin Jalan Malam Bareng Menteri HAM: Biar Begal Kabur Semua
- 3Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 4Prediksi Skor PSG vs Arsenal, Susunan Pemain, Jadwal Siaran Langsung
- 5Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 6BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 7Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 8Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal










