Anggaran BS LPS 2024 Cuma Terealisasi 82 Persen, Buntut Keterlambatan Persetujuan dari DPR

Hefriday | 3 Februari 2025, 17:59 WIB

AKURAT.CO Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) berhasil mencatat efisiensi penggunaan anggaran di tahun 2024, dimana realisasi anggaran supervisi hanya mencapai 82% atau sekitar Rp9,98 miliar.

Menurut Ketua BS LPS, Suhaji Lestiadi, keterlambatan persetujuan anggaran dari DPR pada April 2024 membuat lembaganya baru bisa menjalankan tugas supervisi di kuartal kedua tahun 2024.

“Selama Januari-Maret, kami lebih banyak melakukan penguatan internal, seperti penyusunan peraturan dan SOP. Baru setelah mendapat persetujuan DPR, kami mulai bergerak untuk menjalankan program supervisi,” jelas Suhaji dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ketua BS LPS Suhaji Lestiadi di Jakarta, Senin (3/2/2025).

Baca Juga: BP LPS Fokus ke FGD dan Pemantauan Bank di 2025

Meskipun anggaran yang digunakan lebih sedikit, BS LPS tetap berhasil meningkatkan efektivitas kerja. Contohnya, jumlah forum diskusi (FGD) yang awalnya direncanakan hanya enam kali, ternyata bisa terealisasi hingga delapan kali. Begitu pula dengan kajian tematik, dari target dua kali menjadi tiga kali.

Selain itu, belanja data yang sebelumnya masih dalam tahap uji coba akan mulai diimplementasikan pada 2025. “Tahun ini kami belum mengeluarkan biaya untuk belanja data karena masih dalam tahap trial. Tahun depan, anggaran ini akan digunakan secara penuh,” ujar Suhaji.

Efisiensi ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi keterbatasan waktu dan anggaran, BS LPS tetap mampu menjalankan fungsinya dengan optimal.

Diharapkan dengan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran, lembaga ini berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasannya terhadap perbankan nasional.