Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Meningkat, OJK Genjot Edukasi hingga Daerah

AKURAT.CO Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan signifikan dalam indeks literasi dan inklusi keuangan nasional berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025.

Hasil survei menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 66,46% dan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51%. Angka ini naik dibandingkan SNLIK sebelumnya pada 2022, yang masing-masing mencatat 65,43% dan 75,02%.

Peningkatan ini menjadi indikator positif atas upaya berkelanjutan yang dilakukan OJK dalam memperluas jangkauan edukasi dan akses keuangan di seluruh penjuru Indonesia.

Hasil SNLIK 2025 juga menjadi dasar penting bagi penyusunan kebijakan strategis ke depan, baik oleh OJK maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Sejak awal tahun hingga 23 Mei 2025, OJK telah menyelenggarakan lebih dari 2.366 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 5,6 juta peserta dari berbagai kelompok masyarakat.

Melalui platform digital Sikapi Uangmu, sebanyak 130 konten edukatif telah diterbitkan dan disaksikan lebih dari 727 ribu kali.

Sementara itu, Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) mencatat 10.900 pengguna dengan total akses modul 3.997 kali dan 1.464 sertifikat kelulusan.

Upaya literasi juga diperkuat lewat kerja sama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Implementasi program GENCARKAN sepanjang Januari hingga Mei 2025 telah menjangkau 81,3 juta peserta melalui lebih dari 17.600 program baik secara langsung maupun digital.

Dalam momentum Bulan Literasi Keuangan (BLK) Mei 2025, OJK menggencarkan kegiatan edukasi di berbagai daerah. Di antaranya edukasi keuangan untuk mahasiswa di Malang bertema “Generasi Muda Cerdas Keuangan”, hingga kolaborasi bersama pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Bank Jateng dalam mengukuhkan duta literasi keuangan dari Solo Raya.

Kegiatan serupa juga digelar di Sumatera Selatan lewat program Sumsel Gencarkan & Youngpreneur Summit 2025 dengan melibatkan komunitas GEN LIMAS.

Edukasi keuangan untuk perempuan juga menjadi prioritas dengan menggandeng Perkumpulan Istri Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PIISEI), guna memperkuat literasi finansial perempuan di era digital.

Tak hanya itu, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang diujicobakan di empat wilayah telah melibatkan lebih dari 2.100 sekolah dan 538.110 siswa sebagai sasaran pembukaan rekening.

Guna memperkuat akselerasi inklusi, OJK tengah menyusun Roadmap TPAKD 2026–2030. Pembahasan bersama stakeholders juga tengah dilakukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (Komnas LIK) yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Asistensi dan rapat koordinasi terus dilaksanakan, seperti Rakorda TPAKD di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara serta rapat pleno TPAKD di Papua, yang juga menjadi ajang penyampaian strategi dan evaluasi pelaksanaan program kerja serta peluncuran TPAKD Award 2025.

Dari sisi perlindungan konsumen, OJK menerima 170.768 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) sejak awal tahun, dengan 15.278 pengaduan resmi.

Pengaduan terbanyak berasal dari sektor fintech (5.795), diikuti perbankan (5.639), perusahaan pembiayaan (3.152), dan sektor asuransi (504).

Sementara itu, dalam rangka pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, OJK mencatat 5.287 pengaduan entitas ilegal, yang sebagian besar terkait pinjaman online ilegal (4.344) dan investasi bodong (943).

Dengan capaian ini, OJK menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan nasional secara menyeluruh.

Sinergi antar lembaga, edukasi digital, serta pemberdayaan komunitas daerah akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas secara finansial dan tangguh di era ekonomi digital.