OJK Respons Ribuan Aduan DC Fintek

Berdasarkan data OJK, terdapat 3.858 pengaduan yang masuk sejak Januari hingga 13 Juni 2025, menjadikan isu ini sebagai perhatian utama regulator sektor jasa keuangan.

 

"Pihak kami telah mengambil langkah-langkah konkret baik secara preventif maupun kuratif guna merespons maraknya aduan masyarakat," Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, di Jakarta, Jumat (1/8/2025).

 

 

Dirinya menegaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian penting dari pengawasan sektor jasa keuangan.

 

Dari sisi preventif, OJK telah memperkuat regulasi terkait penagihan dengan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat.

 

Regulasi ini secara khusus mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dalam proses penagihan, termasuk tata cara dan batasan yang harus dipatuhi.

 

Selain penguatan regulasi, OJK juga secara aktif melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen, serta menyosialisasikan etika penagihan kepada pelaku usaha.

 

Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya praktik penagihan yang melanggar ketentuan hukum dan norma perlindungan konsumen.

 

Dari sisi kuratif, OJK memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa internal (internal dispute resolution/IDR).

 

Dalam hal ini, setiap PUJK wajib menindaklanjuti pengaduan konsumen, termasuk bila menyangkut tindakan pihak ketiga atau debt collector yang dipekerjakan oleh PUJK.

 

Friderica menegaskan bahwa PUJK tetap bertanggung jawab penuh atas perilaku pihak ketiga yang mereka tunjuk, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam POJK.

 

Oleh karena itu, tanggung jawab hukum tidak bisa dilepaskan meski penagihan dilakukan oleh pihak eksternal.

 

Lebih lanjut, OJK juga memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa eksternal (external dispute resolution/EDR) melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

 

Lembaga ini memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa apabila tidak dapat diselesaikan melalui IDR.

 

Selain itu, OJK tidak ragu menjatuhkan sanksi kepada PUJK yang terbukti melanggar ketentuan penagihan. Sanksi tersebut termasuk sanksi administratif berat yang dapat berdampak signifikan terhadap operasional PUJK yang bersangkutan.

 

Friderica menjelaskan bahwa penagihan memang bisa dilakukan apabila konsumen wanprestasi atau lalai memenuhi kewajiban finansialnya.

 

Namun, hal tersebut harus tetap dilakukan sesuai dengan prosedur, itikad baik, dan kode etik penagihan yang berlaku.

 

Dengan sejumlah langkah tersebut, OJK berharap dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis sektor jasa keuangan dan pelindungan terhadap konsumen.