Prabowo Hapus Tantiem BUMN Rugi: Kalau Direksi atau Komisaris Keberatan, Segera Berhenti!

AKURAT.CO Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya menghapus kebijakan pemberian tantiem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merugi, sekaligus memangkas jumlah komisaris BUMN yang dinilai berlebihan.

Dalam Penyampaian Rancangan APBN 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Prabowo mengungkap keheranannya atas praktik tantiem atau bonus pembagian keuntungan yang kerap diberikan kepada direksi dan komisaris, bahkan di perusahaan negara yang merugi.

“Dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu, itu akal-akalan mereka saja. Mereka memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti,” tegas Prabowo.

Ia mengungkap pernah mengetahui ada komisaris yang hanya rapat sebulan sekali namun menerima tantiem hingga Rp40 miliar setahun.

“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi! Dan kalau untung, harus untung benar, bukan untung akal-akalan,” ujarnya.

Baca Juga: Dasco: Nota Keuangan Presiden Prabowo Beri Optimisme Pembangunan Nasional

Prabowo juga memberi ultimatum kepada seluruh direksi dan komisaris BUMN: bila tidak setuju dengan kebijakan ini, dipersilakan mengundurkan diri.

“Kalau direksi atau komisaris keberatan, segera berhenti!” tegasnya, disambut tepuk tangan hadirin.

Selain itu, Prabowo menyoroti jumlah komisaris di beberapa BUMN yang dianggap terlalu banyak meski perusahaannya merugi. Ia memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk melakukan penataan.

“Tadinya pengelolaannya tidak masuk akal, perusahaan rugi komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris. Paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima,” jelasnya.

Prabowo menegaskan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dijaga melalui belanja negara yang berkualitas dan efisien.

“Jangan main-main dengan uang rakyat. Kualitas belanja negara harus terus kita tingkatkan. Setiap rupiah harus memberi manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik,” pungkasnya.

Baca Juga: Gerindra Akan Umumkan Perubahan Struktur Pengurus dalam Waktu Dekat