Pelaku Usaha MICE Apresiasi Menkeu Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

AKURAT.CO Pelaku usaha sektor Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) serta Event dan Multi-Event menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa, atas komitmennya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui perbaikan iklim usaha.

Dua asosiasi besar di sektor pariwisata dan MICE, yakni Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), menilai langkah pemerintah menerima masukan serta pengaduan dari dunia usaha merupakan sinyal positif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Rabu (1/10/2025). Hadir langsung Ketua Umum DPP INCCA, Dr. Iqbal Alan Abdullah, MSc, CMMC, serta Ketua Umum DPP ASITA, Dr. N. Rusmiati, MSi, MH.

Baca Juga: Pemprov Jakarta Ingatkan Pelaku Usaha Harus Kantongi Persetujuan Lingkungan

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah dalam hal ini Bapak Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang berupaya membenahi berbagai permasalahan di dunia usaha, khususnya sektor pariwisata, MICE, Event, dan Multi-Event. Industri ini berkontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, investasi, hingga perdagangan. Karena itu kami menyatakan dukungan penuh kepada Menkeu untuk melakukan transformasi kebijakan yang lebih baik,” ujar Iqbal dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Menurut Iqbal, industri MICE dan event merupakan salah satu subsektor pariwisata dengan pertumbuhan tercepat. Rata-rata pertumbuhan industri MICE global berada di kisaran 8–12% per tahun.

Keunggulan utama industri ini terletak pada daya ungkit ekonominya yang besar. Wisatawan MICE diketahui memiliki spending tiga hingga empat kali lebih tinggi dibanding wisatawan biasa, dengan rata-rata lama tinggal (length of stay) yang juga lebih panjang.

“Spending mereka langsung memberikan multiplier effect yang besar. Dampaknya menyentuh hotel, transportasi, UMKM, destinasi wisata, hingga sektor pendukung lain. Di sejumlah negara, kontribusi MICE bukan hanya pada Produk Domestik Bruto (PDB), tapi juga citra internasional, inovasi, hingga pembangunan infrastruktur,” papar Iqbal.

Sebagai contoh, Dubai menjadikan MICE sebagai strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak.

Baca Juga: Perkuat UMK, Pelindo Latih 100 Pelaku Usaha di Sulawesi Tengah

“Ini membuktikan MICE adalah growth driver baru. Indonesia juga harus memanfaatkan peluang ini,” sambungnya.

Meski memiliki potensi besar, pelaku usaha MICE di Indonesia menghadapi sejumlah hambatan serius. INCCA dan ASITA menyoroti setidaknya tiga persoalan utama.

Pertama, skema pembayaran pemerintah yang memberatkan. Iqbal menjelaskan, event yang dibiayai negara melalui APBN, APBD, BUMN, atau BUMD kerap baru dibayarkan setelah seluruh kegiatan selesai dan laporan pelaksanaan kegiatan (LPK) diserahkan. Bahkan, pencairan biasanya baru dilakukan sekitar tiga bulan setelah acara berakhir.

“Padahal, untuk kebutuhan seperti tiket, katering, hotel, hingga souvenir, penyelenggara harus membayar uang muka 50 persen bahkan pelunasan maksimal dua minggu sebelum acara. Untuk event besar dengan nilai ratusan miliar, penyelenggara terpaksa menalangi terlebih dahulu. Ini sangat memberatkan,” ujarnya.

Kedua, akses pembiayaan perbankan yang sulit.
Selain masalah pembayaran, pelaku usaha juga terkendala permodalan.

Suku bunga pinjaman perbankan masih tinggi, dengan persyaratan agunan yang dinilai memberatkan.

“Agunan tidak cukup hanya tanah, harus ada bangunan. Nilainya pun hanya dihargai 50–60 persen dari NJOP. Akibatnya, penyelenggara harus menyediakan aset jauh lebih besar daripada nilai pinjaman. Skema seperti ini jelas tidak mendorong perkembangan industri,” tegas Iqbal.

Menurutnya, APBN dan APBD seharusnya bisa menjadi instrumen fiskal yang berfungsi sebagai stimulus usaha.

Karena itu, pelaku usaha berharap pemerintah dapat mendorong bank-bank negara maupun swasta memberikan fasilitas kredit dengan jaminan kontrak kegiatan, sebagaimana praktik yang berlaku di luar negeri.

“Di Singapura dan Australia, kontrak pemerintah bisa dijaminkan hingga 70 persen dari nilai kontrak. Bank swasta juga bisa memberikan pinjaman 60–70 persen hanya dengan purchase order (PO). Indonesia seharusnya bisa mengadopsi pola serupa,” tambahnya.

Ketiga, tunggakan pembayaran event nasional.
Masalah lain yang dihadapi pelaku usaha adalah tunggakan pembayaran kegiatan multi-event yang hingga kini belum tuntas.

Iqbal mencontohkan, banyak vendor yang terlibat dalam PON XX 2021 di Papua hingga kini belum menerima pembayaran.

“Sudah lebih dari empat tahun, sekitar Rp340 miliar belum dibayarkan kepada puluhan vendor. Mereka mayoritas UMKM, seperti penyedia katering, kontraktor pameran, transportasi, penyedia tiket, hingga penyelenggara pembukaan dan penutupan,” ungkapnya.

Selain itu, masih ada tunggakan dari Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI 2021 di Papua sebesar Rp58 miliar. Total kewajiban yang belum diselesaikan pemerintah mencapai hampir Rp400 miliar.

“Tekanan ini membuat banyak anggota kami kesulitan bertahan. Karena itu kami berharap Menkeu bisa mencari solusi agar pembayaran ini segera diselesaikan,” tambah Iqbal.

INCCA dan ASITA mengusulkan agar pemerintah menerapkan skema pembayaran bertahap atau uang muka bagi penyelenggara event, serupa dengan kontraktor proyek infrastruktur.

Hal ini dinilai lebih adil dan realistis bagi industri yang sangat bergantung pada arus kas.

Selain itu, kedua asosiasi meminta pemerintah memberikan akses kredit perbankan dengan jaminan kontrak hingga 150%.

Skema tersebut diharapkan mampu memberi napas baru bagi pelaku usaha MICE untuk tetap berkembang dan bersaing secara global.

“Kami berharap Bapak Menkeu bisa membantu anggota kami menyelesaikan persoalan ini, baik dari sisi pembayaran maupun akses pembiayaan. Dengan begitu, sektor MICE, Event, dan Multi-Event bisa kembali berkontribusi optimal bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Iqbal.