Menteri Ara Dorong Perbankan Permudah Akses KUR Perumahan Untuk Masyarakat Kecil

Program ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih kesulitan memiliki rumah layak huni. Ara menegaskan bahwa lembaga keuangan, khususnya perbankan, harus berperan aktif dalam menghadirkan akses pembiayaan yang inklusif bagi masyarakat kecil. 

 

“Bank harus hadir dengan solusi yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah bagi rakyat. Itu semangat yang sama dengan KUR Perumahan,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (10/10/2025). 

 

Menurutnya, keberadaan KUR Perumahan menjadi penting karena masih banyak masyarakat kecil yang terjebak pada praktik rentenir akibat sulitnya mengakses pembiayaan formal. 

 

 

“Sekitar dua setengah sampai tiga bulan lalu, Bapak Presiden menyampaikan dalam deklarasi Koperasi Merah Putih bahwa kita harus bantu rakyat, ibu-ibu, petani, nelayan, buruh, dan UMKM agar lepas dari rentenir,” kata Ara.

 

Menteri PKP juga mendorong Bank Mandiri untuk menjadi pelopor dalam penyaluran KUR Perumahan yang benar-benar berdampak nyata bagi rakyat. 

 

Dirinya menilai, komitmen perbankan besar seperti Mandiri akan menjadi contoh bagi lembaga keuangan lain untuk ikut mempercepat pemerataan akses perumahan.

 

“Terima kasih, saya merasakan keseriusan Bank Mandiri dalam menyukseskan program KUR Perumahan dan program rumah subsidi. Tolong sosialisasikan secara masif KUR Perumahan dan Program Rumah Subsidi,” tegasnya.

 

Ara juga mengajak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk turut memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan yang berpihak pada masyarakat. 

 

Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi kunci untuk menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan. “Negara ini punya bankir dan pengawas hebat. Harusnya kita bisa membuat sistem yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat bagi rakyat,” tambahnya.

 

Kementerian PKP menjelaskan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) dirancang untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

 

Program ini diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi nasional dengan membuka lapangan kerja baru di sektor konstruksi dan perumahan rakyat.

 

Melalui KUR Perumahan, pelaku usaha yang bergerak di sektor perumahan rakyat akan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh modal, baik untuk pembangunan rumah sederhana maupun renovasi rumah layak huni. 

 

Skema ini juga memungkinkan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha lokal agar pembangunan berjalan merata di seluruh daerah.

 

Selain memperkuat pembiayaan, pemerintah juga berkomitmen untuk memperluas program rumah subsidi agar semakin banyak masyarakat kecil memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. 

 

Dengan dukungan pembiayaan yang efisien, diharapkan masyarakat tidak lagi bergantung pada pembiayaan informal yang berisiko tinggi.

 

Ara menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa program KUR Perumahan bukan sekadar proyek ekonomi, melainkan bentuk nyata kehadiran negara untuk rakyat kecil. 

 

“Kita ingin memastikan setiap warga negara Indonesia punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, punya rumah, dan terbebas dari jeratan rentenir,” ujar Ara.