OJK: Literasi dan Inklusi Keuangan Jadi Kunci Penggerak Ekonomi Nasional

AKURAT.CO Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menegaskan pentingnya peningkatan inklusi dan literasi keuangan sebagai kunci memperkuat perekonomian nasional.

Menurutnya, pemahaman dan pemanfaatan sektor jasa keuangan yang semakin luas di masyarakat akan mendorong sektor tersebut menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Dalam keterangannya di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (26/10/2025), Mahendra menyampaikan bahwa sektor jasa keuangan memiliki potensi besar untuk melipatgandakan nilai ekonomi yang ada di berbagai wilayah Indonesia.

Baca Juga: OJK: FinExpo Jadi Sarana Edukasi Risko hingga Legalitas Produk Keuangan ke Masyarakat

“Sektor jasa keuangan ini sebenarnya memiliki potensi yang mampu melipatgandakan apa yang ada di masing-masing daerah, wilayah, bahkan nasional,” ujarnya.

Mahendra menjelaskan bahwa peningkatan inklusi keuangan berarti semakin banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal.

Sementara peningkatan literasi keuangan membuat masyarakat lebih memahami cara menggunakan produk keuangan secara bijak dan produktif. Kombinasi keduanya, kata dia, akan menghasilkan pemanfaatan atau utilisasi sektor keuangan yang lebih optimal.

Ia menambahkan, apabila seluruh aset perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan digabungkan, nilainya saat ini mencapai sekitar 145% dari produk domestik bruto (PDB) nasional.

Angka tersebut menunjukkan bahwa sektor keuangan memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan ukuran perekonomian nasional saat ini. “Di negara lain, bahkan nilainya bisa mencapai tiga hingga empat kali lipat dari PDB,” ungkapnya.

Namun, Mahendra menegaskan bahwa potensi tersebut hanya akan tercapai apabila masyarakat tidak sekadar memahami fungsi keuangan, tetapi juga aktif memanfaatkannya dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

Rekening bank, misalnya, seharusnya tidak hanya digunakan untuk menabung, tetapi juga untuk mengakses layanan investasi, asuransi, pembiayaan, dan produk keuangan lainnya.

Lebih lanjut, Mahendra menjelaskan bahwa sektor jasa keuangan mencakup berbagai instrumen yang bisa mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Baca Juga: OJK Cabut Izin Usaha BPR Artha Kramat di Tegal

Mulai dari investasi di pasar modal dan obligasi, hingga penggunaan pembiayaan untuk kebutuhan produktif seperti usaha mikro, pembelian kendaraan, maupun perumahan. “Pemanfaatan berbagai produk keuangan ini akan menjadi penggerak ekonomi yang sesungguhnya,” ujarnya.

OJK mencatat bahwa tingkat literasi keuangan nasional saat ini telah mencapai 66,46%, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 80,50%.

Angka ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dibandingkan beberapa tahun lalu, meski masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah, yakni inklusi keuangan sebesar 98% pada tahun 2045.

Menurut Mahendra, tantangan ke depan bukan hanya meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa mereka benar-benar memanfaatkannya untuk kegiatan produktif.

“Kita sekarang harus bergerak kepada tahap utilisasi yang lebih tinggi lagi, agar literasi dan inklusi bisa memberikan dampak nyata terhadap perekonomian,” katanya.

Dirinya menilai, peningkatan pemanfaatan sektor keuangan akan memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika masyarakat aktif berinvestasi, berasuransi, dan mengakses pembiayaan, maka roda ekonomi lokal akan berputar lebih cepat dan menciptakan nilai tambah bagi pelaku usaha di berbagai sektor.

Mahendra optimistis, dengan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan dunia pendidikan, tingkat literasi dan inklusi keuangan Indonesia dapat terus meningkat.

“Jika pemahaman dan pemanfaatan sektor keuangan ini meningkat, maka kita bisa melipatgandakan perekonomian berkali-kali lipat dari PDB yang ada saat ini,” ujarnya.