Moody’s Tahan Rating RI Baa2, Outlook Negatif Jadi Alarm Fiskal

AKURAT.CO Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service kembali mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2, satu tingkat di atas batas investment grade.

Namun, lembaga tersebut menyesuaikan outlook dari stabil menjadi negatif, menandakan meningkatnya tantangan yang harus dikelola pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan kredibilitas kebijakan ekonomi.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menyampaikan keputusan tersebut merupakan hasil akhir asesmen komprehensif yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kemenko Perekonomian, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, BP BUMN, Danantara Indonesia, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

"Tentunya afirmasi peringkat ini menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia masih dinilai kuat di tengah dinamika global yang menantang," ucapnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Diketahui, dalam laporannya, Moody’s memproyeksikan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil Indonesia akan tetap stabil dalam jangka menengah. Faktor pendukungnya antara lain struktur demografi yang produktif serta kekayaan sumber daya alam yang menopang aktivitas ekonomi.

Meski demikian, perubahan outlook menjadi negatif merefleksikan perhatian lembaga tersebut terhadap sejumlah risiko, terutama terkait ruang fiskal pemerintah dan kebutuhan menjaga kualitas koordinasi kebijakan di tengah percepatan reformasi ekonomi.

Moody’s menilai beban utang pemerintah sejauh ini masih terkendali berkat kebijakan fiskal dan moneter yang relatif hati-hati serta inflasi yang berada dalam sasaran.

Namun, lembaga pemeringkat itu menekankan pentingnya memperkuat basis penerimaan negara guna memastikan pembiayaan belanja prioritas tetap berkelanjutan.

Tanpa peningkatan penerimaan yang memadai, tekanan terhadap defisit dan kebutuhan pembiayaan dapat mempersempit fleksibilitas fiskal di masa depan.

Selain aspek fiskal, Moody’s juga menyoroti urgensi menjaga prediktabilitas kebijakan dan komunikasi publik.

Di tengah berbagai inisiatif percepatan pertumbuhan dan penataan kelembagaan ekonomi, konsistensi arah kebijakan dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan pasar dan meminimalkan volatilitas.

Oleh karena itu, koordinasi antar kementerian dan lembaga disebut menjadi kunci agar reformasi yang berjalan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor.

"Pemerintah memahami catatan tersebut dan menegaskan komitmen untuk terus melakukan transformasi ekonomi serta mengelola risiko secara hati-hati. Sinergi dengan Bank Indonesia terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan pasar keuangan. Di sisi lain, langkah debottlenecking terhadap hambatan dunia usaha disebut terus digenjot agar aktivitas investasi dan produksi dapat meningkat," paparnya.