Menkeu Purbaya: Ketahanan Energi Indonesia Bertumpu pada Reformasi

AKURAT.CO Pemerintah Indonesia menempatkan reformasi struktural sebagai fondasi utama dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah gejolak global, termasuk krisis energi yang dipicu konflik geopolitik.

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, langkah seperti pembentukan gugus tugas aduan hambatan usaha atau debottlenecking menjadi strategi kunci yang telah disiapkan jauh sebelum krisis terjadi.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum internasional Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF–World Bank Spring Meeting) yang berlangsung pada 13–17 April 2026 di Washington DC.

“Pelajaran penting yang kami ambil adalah ketahanan Indonesia saat ini bukan berasal dari langkah darurat, tetapi dari reformasi struktural yang telah dilakukan sebelumnya,” ujar Purbaya.

Saat ini situasi global memang menunjukkan tekanan yang signifikan. Konflik di Timur Tengah mendorong volatilitas harga energi dunia. Mengacu pada data Bank Dunia, harga energi global sempat melonjak lebih dari 30% sejak awal konflik terbaru, terutama pada komoditas minyak dan gas.

Dampaknya merambat ke berbagai sektor, mulai dari biaya logistik hingga tekanan inflasi.

Namun, Indonesia relatif mampu meredam dampak tersebut. Salah satu instrumen yang digunakan adalah pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang berfungsi menampung dan menyelesaikan hambatan investasi dan operasional dunia usaha.

Melalui pendekatan debottlenecking, pemerintah berupaya memangkas hambatan birokrasi yang selama ini menjadi kendala utama dalam sektor energi, khususnya terkait perizinan dan distribusi.

Efisiensi proses ini menjadi krusial. Purbaya menilai, dalam situasi krisis, kecepatan pengambilan keputusan dan kelancaran izin menjadi faktor penentu dalam menjaga pasokan energi.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat reformasi dengan menyederhanakan perizinan serta mengurangi hambatan impor energi.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap impor energi, terutama minyak mentah.

Di sisi makro, data menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia masih terjaga. Meskipun terjadi arus keluar devisa sebesar USD1,8 miliar dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, indikator fundamental tetap stabil.

Defisit fiskal Indonesia masih berada di bawah ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara.

Sementara itu, cadangan devisa Indonesia tercatat berada di level yang memadai. Data Bank Indonesia menunjukkan posisi cadangan devisa masih cukup untuk membiayai lebih dari enam bulan impor.

Ketahanan ini juga tercermin dari pasar keuangan. Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun memang mengalami kenaikan seiring tekanan global, namun masih berada dalam asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Purbaya, kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar.

“Ini memungkinkan Indonesia menyerap kenaikan harga energi tanpa harus mengorbankan dukungan bagi kelompok rentan atau melanggar batas defisit fiskal,” ujarnya.

Dalam konteks negara berkembang, tekanan eksternal seperti volatilitas arus modal, inflasi global, dan gejolak nilai tukar menjadi risiko yang tidak bisa dihindari.

Namun, Indonesia dinilai memiliki keunggulan karena telah melakukan reformasi lebih awal, termasuk digitalisasi perizinan dan peningkatan koordinasi lintas sektor.