Kerangka Klasifikasi Aset Keuangan Digital AFTECH: Fondasi Penting Masa Depan Regulasi di Indonesia

AKURAT.CO Perkembangan teknologi keuangan bergerak sangat cepat. Tokenisasi, aset kripto, hingga instrumen digital lain bermunculan. Tapi di sisi lain, regulasi sering tertinggal.

Akibatnya muncul satu masalah besar:
aset yang sama bisa dipandang berbeda oleh regulator yang berbeda.

Inilah latar belakang lahirnya consultative paper dari Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) yang mencoba menjawab satu pertanyaan krusial:
bagaimana Indonesia bisa punya sistem klasifikasi aset digital yang jelas dan konsisten?

Ringkasan: Apa Itu Consultative Paper AFTECH?

Consultative paper AFTECH adalah dokumen kajian industri yang bertujuan memberikan masukan kebijakan kepada regulator terkait klasifikasi aset keuangan digital di Indonesia.

Fungsi utamanya:

Menjadi dasar diskusi antara industri dan regulator
Mengusulkan kerangka klasifikasi aset digital
Mengurangi tumpang tindih regulasi
Mendorong ekosistem keuangan digital yang lebih stabil

👉 Intinya:
Ini bukan sekadar laporan, tapi fondasi awal arah regulasi masa depan.

Apa Itu Kerangka Klasifikasi Aset Keuangan Digital?

Kerangka klasifikasi adalah sistem untuk mengelompokkan aset digital berdasarkan:

fungsi ekonomi
karakteristik hukum
profil risiko
cara penggunaannya

Contohnya:

Apakah suatu aset termasuk sekuritas?
Apakah masuk kategori kripto?
Atau justru instrumen pembayaran?

Menurut kajian yang juga mengacu pada Cambridge Centre for Alternative Finance, klasifikasi menjadi kunci untuk memahami bagaimana suatu aset harus diatur.

👉 Insight penting:
Masalah utama bukan kekurangan inovasi, tapi kekurangan definisi yang disepakati bersama.

Kenapa Indonesia Membutuhkan Klasifikasi Aset Digital Sekarang?

Indonesia memiliki struktur unik:
pengawasan keuangan tidak berada di satu lembaga saja.

Ada:

Otoritas Jasa Keuangan
Bank Indonesia
Bappebti
Kementerian terkait

Tanpa klasifikasi yang jelas:

satu aset bisa diatur oleh banyak lembaga
terjadi overlap kebijakan
pelaku industri bingung
investor tidak punya kepastian hukum

Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menekankan bahwa inovasi harus tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan kedaulatan moneter.

"Sinergi strategis antara otoritas terkait serta seluruh pelaku industri menjadi pilar utama dalam menghadirkan kerangka kebijakan yang komprehensif dan adaptif, khususnya dalam pengembangan ekosistem keuangan digital serta penguatan perlindungan konsumen." ujar Filianingsih dalam acara peluncuran Industry Consultative Paper berjudul “Pendekatan Kerangka Klasifikasi sebagai Fondasi Pengaturan Aset Keuangan Digital di Indonesia” di Jakarta, Rabu, 22 April 2026.

👉 Apa yang baru dari sini?
Masalah Indonesia bukan sekadar regulasi lambat, tapi struktur pengawasan yang kompleks.

Apa Isi Penting Consultative Paper AFTECH?

Consultative paper ini tidak hanya menjelaskan teori, tapi menawarkan pendekatan konkret:

1. Pendekatan Multi-Aspek

Klasifikasi tidak hanya dilihat dari satu sisi, tapi:

hukum
ekonomi
teknis
regulasi

2. Adaptasi dari Kerangka Global

Mengacu pada praktik internasional, tapi tidak menyalin mentah-mentah.

👉 Karena:
Pasar Indonesia punya karakter unik.

3. Usulan Forum Koordinasi

Salah satu rekomendasi penting adalah pembentukan forum lintas otoritas.

Fungsi forum ini:

menyelaraskan kebijakan
menghindari konflik regulasi
memastikan konsistensi pengawasan

👉 Insight kunci:
Solusi bukan hanya aturan baru, tapi mekanisme koordinasi yang permanen.

Apa Tantangan Regulasi Aset Digital di Indonesia?

Meski potensinya besar, tantangannya juga tidak kecil.

1. Fragmentasi Regulasi

Setiap lembaga punya perspektif sendiri.

2. Perbedaan Definisi Aset

Aset yang sama bisa dikategorikan berbeda.

3. Kecepatan Inovasi vs Regulasi

Teknologi berkembang jauh lebih cepat dibanding kebijakan.

4. Risiko bagi Investor

Tanpa kejelasan:

perlindungan lemah
potensi sengketa tinggi

👉 Insight penting:
Tanpa klasifikasi, regulasi bisa menjadi reaktif, bukan strategis.

Simulasi Nyata: Ketika Satu Aset Dianggap Berbeda

Bayangkan sebuah platform menerbitkan aset digital berbasis properti:

Lembaga A: menganggap sebagai investasi (sekuritas)
Lembaga B: menganggap sebagai komoditas digital
Lembaga C: melihatnya sebagai instrumen pembayaran

Hasilnya:

aturan berbeda
kewajiban berbeda
potensi konflik tinggi

Dampaknya:

platform bingung harus patuh ke siapa
investor tidak tahu perlindungannya

👉 Ini bukan teori. Ini risiko nyata tanpa klasifikasi yang jelas.

Insight: Tanpa Klasifikasi, Ekosistem Bisa “Chaos”

Ada satu hal yang sering diabaikan:

Inovasi tanpa struktur justru bisa memperlambat pertumbuhan.

Tokenisasi dan aset digital memang membuka peluang besar.
Namun tanpa fondasi klasifikasi:

pasar bisa tidak stabil
regulasi saling bertabrakan
kepercayaan investor menurun

Ketua AFTECH, Pandu Sjahrir, menegaskan bahwa klasifikasi aset digital adalah prasyarat agar ekosistem bisa berkembang sehat dan berkelanjutan.

"Kita menyaksikan gelombang inovasi berbasis tokenisasi menjadi bagian nyata dari evolusi pasar keuangan global. AFTECH hadir sebagai wadah industri, sekaligus sebagai mitra aktif dalam proses perumusan kebijakan. Kami percaya bahwa klasifikasi aset digital yang jelas merupakan prasyarat agar tokenisasi bisa berkembang secara sehat, berkelanjutan dan dipercaya oleh pasar di Indonesia," ujar Pandu dalam kesempatan yang sama.

👉 Sudut pandang kontrarian:
Masalah terbesar bukan kurangnya inovasi, tapi terlalu cepatnya inovasi tanpa kerangka yang jelas.

Implikasi: Apa Dampaknya bagi Investor dan Industri?

Bagi Investor:

Lebih jelas memahami risiko
Kepastian hukum meningkat
Kepercayaan terhadap pasar naik

Bagi Industri:

Lebih mudah mengembangkan produk
Tidak bingung menghadapi regulasi
Bisa inovasi dengan lebih aman

Bagi Negara:

Mendorong inklusi keuangan
Memperkuat sistem keuangan digital
Menghindari risiko sistemik

👉 Jika gagal:
Indonesia berpotensi hanya jadi pasar, bukan pemain utama.

Penutup: Fondasi yang Menentukan Arah Masa Depan

Tokenisasi dan aset digital bukan lagi masa depan—ini sudah terjadi sekarang.
Yang menjadi pertanyaan adalah: apakah Indonesia siap mengaturnya?

Consultative paper dari Asosiasi Fintech Indonesia memberi satu pesan jelas:
tanpa klasifikasi yang solid, pertumbuhan hanya akan menghasilkan ketidakpastian.

Kini, bola ada di tangan regulator dan industri.
Apakah koordinasi bisa berjalan?
Atau justru terjebak dalam kompleksitas sendiri?

Pantau terus perkembangan regulasi aset digital—karena ini akan menentukan arah ekonomi digital Indonesia ke depan.

FAQ

1. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi aset keuangan digital?

Klasifikasi aset keuangan digital adalah sistem pengelompokan aset digital berdasarkan fungsi ekonomi, karakteristik hukum, profil risiko, dan cara penggunaannya. Tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana suatu aset diatur, diawasi, dan diperlakukan dalam sistem keuangan.

2. Mengapa klasifikasi aset digital penting dalam regulasi?

Klasifikasi menjadi fondasi utama regulasi karena menentukan:

siapa regulator yang berwenang
aturan yang berlaku
tingkat perlindungan investor

Tanpa klasifikasi yang jelas, satu aset bisa diatur secara berbeda oleh berbagai lembaga, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

3. Apa itu consultative paper dari AFTECH?

Consultative paper dari Asosiasi Fintech Indonesia adalah dokumen kajian industri yang berisi usulan dan rekomendasi kebijakan terkait klasifikasi aset keuangan digital. Dokumen ini bertujuan menjadi jembatan antara pelaku industri dan regulator.