Pemerintah Siap Evaluasi MBG, SPPG Tak Penuhi Standar Akan Dihentikan

AKURAT.CO Pemerintah melakukan penajaman belanja negara melalui evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dengan menyesuaikan waktu penyaluran dan meningkatkan standar kualitas layanan.

Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung menyatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi refocusing anggaran untuk memastikan program prioritas berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain menghentikan penyaluran MBG pada hari Sabtu dan masa libur sekolah, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program.

Baca Juga: Pemerintah Pangkas MBG Khusus Hari Sabtu, Wamenkeu Juda: Hemat Rp1 Triliun per Hari

Menurut Juda, pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang tidak memenuhi standar nutrisi yang telah ditetapkan. Operasional unit yang tidak memenuhi kriteria tersebut dapat dihentikan sementara hingga dilakukan perbaikan.

“Pemerintah akan bertindak tegas terhadap SPPG yang tidak memenuhi standar,” ujarnya.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek distribusi, tetapi juga kualitas layanan dalam program MBG. Standar nutrisi menjadi salah satu indikator utama dalam memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh penerima.

Di sisi lain, kebijakan refocusing ini juga berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan eksternal. Kenaikan harga energi global menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam mengelola APBN.

Untuk melindungi daya beli masyarakat, pemerintah memilih menahan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kebijakan ini, meskipun berdampak pada peningkatan subsidi, dinilai penting dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Sebagai konsekuensinya, pemerintah perlu melakukan penyesuaian di sisi belanja. Refocusing program seperti MBG menjadi salah satu langkah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja dan kemampuan fiskal.

Selain pengendalian belanja, pemerintah juga mengoptimalkan penerimaan negara. Implementasi sistem perpajakan coretax diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak.

Baca Juga: 1.789 SPPG Bermasalah, Pemerintah Siapkan Command Center MBG

Di samping itu, pemerintah juga memanfaatkan momentum kenaikan harga komoditas global seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO) sebagai sumber tambahan penerimaan negara.

Kombinasi antara pengendalian belanja dan optimalisasi penerimaan menjadi strategi utama pemerintah dalam menjaga defisit APBN tetap dalam batas aman.

Kebijakan evaluasi MBG dan SPPG menunjukkan pendekatan pemerintah yang lebih selektif dalam menjalankan program sosial. Tidak hanya memperluas cakupan, tetapi juga memastikan kualitas dan keberlanjutan program.