CELIOS Dorong Pajak OTT, Platform Global Dinilai Belum Adil

AKURAT.CO Wacana penguatan pajak terhadap perusahaan Over The Top (OTT) global kembali mengemuka di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai pemerintah memiliki dasar hukum yang cukup untuk mengenakan pajak penghasilan terhadap perusahaan digital asing yang memperoleh pendapatan besar dari pasar Indonesia meski tidak memiliki kantor fisik di dalam negeri.

Menurut Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda mengatakan Indonesia sebenarnya telah memiliki pijakan regulasi melalui konsep significant economic presence yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

"Kita punya preseden di Undang-Undang Cipta Kerja dimana ada pasal terkait dengan significant economic presence. Jadi meskipun dia tidak punya kantor fisik di Indonesia, kalau mempunyai aktivitas yang signifikan di Indonesia, kita punya hak untuk menerapkan pajak termasuk PPh badan," kata Huda di Jakarta, Selasa (6/2/2026).

Baca Juga: Penuh Anomali, Ekonom Celios Sebut Data Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Cuma Untuk Senangkan Presiden

Usut punya usut, Indonesia saat ini menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mendekati USD100 miliar dan terus bertumbuh seiring meningkatnya penggunaan layanan streaming, media sosial, komputasi awan, hingga platform digital lintas negara.

Namun menurut CELIOS, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam penerimaan negara.

Huda menilai persoalan yang dihadapi pemerintah bukan hanya terkait dasar hukum pemajakan, tetapi juga menyangkut tata kelola data yang masih belum optimal.

"Hingga saat ini belum ada mekanisme bahwa kita memvalidasi yang disetorkan Netflix itu berdasarkan data subscriber yang benar atau tidak. Sampai sekarang itu belum ada," ujarnya.

Menurut dia, transparansi data menjadi aspek penting dalam memastikan kepatuhan pajak sektor digital. Tanpa mekanisme verifikasi yang memadai, pemerintah berpotensi kesulitan mengukur aktivitas ekonomi yang sebenarnya dilakukan platform global di Indonesia.

Oleh sebab itu, Huda menilai pembahasan mengenai OTT tidak boleh berhenti pada upaya meningkatkan penerimaan negara semata. Ada persoalan yang lebih besar, yakni menciptakan keadilan fiskal antara perusahaan global dan pelaku usaha domestik.

"Kita harapkan ada keadilan fiskal ketika perusahaan OTT global pendapatannya signifikan dan sustain, tetapi pelaku industri di dalam negeri termasuk ekonomi kreatif tidak mendapatkan fair share yang optimal. Kondisi ini harus diregulasi oleh pemerintah demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kontribusi industri ke negara," kata Huda.

Baca Juga: CELIOS Prediksi Inflasi Maret Tembus 5,4 Persen Imbas Lebaran

Pandangan serupa disampaikan Ketua Kelompok Fraksi PDI Perjuangan Komisi XI DPR, Harris Turino menegaskan bahwa perusahaan digital global seharusnya tunduk pada aturan yang berlaku di Indonesia sebagaimana perusahaan domestik.

"Perusahaan global digital, baik dari Arab, Cina, Amerika, kalau masuk Indonesia harus ikut aturan Indonesia, berarti harus membayar pajak. Jangan hanya mengambil keuntungan saja dari Indonesia," tegas Harris.

Menurut Harris, selama ini terdapat ketimpangan yang cukup nyata. Masyarakat Indonesia membayar pajak, perusahaan lokal mematuhi regulasi, membangun infrastruktur, serta menciptakan lapangan kerja.

Sementara sejumlah platform digital global dinilai belum memberikan kontribusi yang setara.

"Ini tidak adil. Kalau mereka ambil keuntungan dari rakyat Indonesia, ya mereka juga harus bayar keadilan untuk Indonesia," ujarnya.

Ia menambahkan Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat karena merupakan salah satu pasar digital terbesar di dunia.

"Indonesia punya bargaining power yang cukup untuk ini. Dan sekali lagi sifatnya universal, bukan majaki perusahaan Amerika saja, tetapi kita majaki perusahaan global teknologi. Saatnya keadilan untuk Indonesia," kata Harris.