Mengapa Anggaran Pendidikan Belum Menyentuh 20 Persen?

AKURAT.CO Pemerintah menargetkan realisasi anggaran pendidikan pada 2026 dapat melampaui batas minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), setelah pada tahun sebelumnya realisasinya tercatat masih berada di bawah amanat konstitusi.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan realisasi anggaran pendidikan pada 2025 mencapai 19,1% dari total realisasi belanja negara.

Angka tersebut memang mendekati ketentuan minimal 20% sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, tetapi belum sepenuhnya memenuhi target.

Baca Juga: S&P Pertahankan Rating Investment Grade RI, Purbaya: Kebijakan Ekonomi Pemerintah Kredibel

Menurut Purbaya, belum tercapainya porsi tersebut bukan disebabkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan, melainkan karena dinamika pelaksanaan APBN sepanjang tahun anggaran.

"Total belanja negara dapat berubah seiring munculnya kebutuhan baru pada pos pengeluaran lain. Ketika belanja negara meningkat, besaran anggaran pendidikan juga harus disesuaikan agar tetap memenuhi proporsi minimal 20 persen," paparnya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Namun, lanjut Purbaya, penyesuaian tersebut tidak selalu dapat dilakukan secara cepat karena program pendidikan memerlukan proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan yang membutuhkan waktu.

"Dalam pelaksanaan kadang-kadang ada kendala. Bisa saja unit atau kementerian yang menjalankan program belum siap. Yang penting trennya terus meningkat dan sudah mendekati 20 persen. Tahun ini akan kita dorong betul-betul lebih dari 20 persen," ujar Purbaya

Pemerintah memastikan tetap berpegang pada amanat konstitusi yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun APBD.

Baca Juga: Purbaya: Integritas ASN Jadi Penentu Daya Saing Indonesia

Alokasi tersebut disalurkan melalui tiga jalur utama, yakni belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah (TKD), dan pembiayaan pendidikan.

Purbaya optimistis target pada 2026 dapat tercapai karena sejumlah program baru mulai dijalankan dan membutuhkan dukungan anggaran yang signifikan.