OJK Ungkap Kesenjangan Literasi Keuangan di Desa dan Kota Masih Lebar

AKURAT.CO Indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia pada 2026 telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. 

Namun, capaian tersebut masih menyisakan persoalan berupa kesenjangan literasi dan inklusi keuangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan serta rendahnya literasi keuangan syariah.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57%. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan target RPJMN 2025-2029 sebesar 69,35%. Sementara itu, indeks inklusi keuangan mencapai 93,61%, juga melampaui target pemerintah sebesar 93%.

Baca Juga: FWD Insurance Perkuat Kapasitas Guru dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Generasi Muda

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi mengatakan, capaian tersebut menunjukkan tingkat literasi dan inklusi keuangan Indonesia sudah berada pada level yang tinggi.

“Kalau kita melihat standar dari negara-negara OECD, jelas sekitar 63 persen (indeks) literasi, angka yang tahun sebelumnya belum yang terbaru. Jadi sebetulnya angka-angka yang kita capai itu sangat sudah tinggi dan itu sudah melampaui target RPJMN,” kata Friderica dalam konferensi pers Hasil SNLIK Tahun 2026 dikutip dari YouTube OJK, Selasa (11/8/2026).

Meski secara nasional target telah terlampaui, data SNLIK 2026 menunjukkan capaian tersebut belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan klasifikasi wilayah, masyarakat perkotaan memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat perdesaan. Indeks literasi keuangan di wilayah perkotaan tercatat sebesar 72,54%. Sementara itu, indeks literasi keuangan masyarakat perdesaan berada pada level 64,42%.

Dengan demikian, terdapat selisih 8,12 poin persentase antara tingkat literasi keuangan masyarakat perkotaan dan perdesaan.

Kesenjangan juga terlihat pada indeks inklusi keuangan. Di perkotaan, indeks inklusi keuangan mencapai 95,47%, sedangkan di perdesaan sebesar 90,39%. Artinya, terdapat selisih 5,08 poin persentase antara keduanya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan indeks inklusi keuangan di kedua wilayah tersebut tetap mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Indeks inklusi keuangan 2026 perkotaan maupun pedesaan mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu di mana untuk perkotaan meningkat 0,99 persen basis poin sementara pedesaan meningkat 0,36 persen basis poin,” kata Amalia.

Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap layanan keuangan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Namun, tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan masih belum sepenuhnya merata.

Kondisi ini penting karena inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan masyarakat mengakses rekening, pembiayaan, pembayaran, investasi, maupun produk keuangan lainnya. 

Pemahaman mengenai manfaat, risiko, biaya, dan karakteristik produk juga menjadi bagian penting agar akses tersebut digunakan secara tepat.

Dari sisi gender, kesenjangan literasi keuangan antara laki-laki dan perempuan relatif tipis. Indeks literasi keuangan laki-laki tercatat sebesar 69,61%, sementara perempuan mencapai 69,54%. Selisihnya hanya 0,07 poin persentase.

Pola yang sama terlihat pada indeks inklusi keuangan. Indeks inklusi keuangan laki-laki mencapai 93,73%, sedangkan perempuan berada di angka 93,49%. Selisih indeks inklusi keuangan antara laki-laki dan perempuan tercatat 0,24 poin persentase.

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesenjangan literasi dan inklusi keuangan pada 2026 lebih terlihat berdasarkan wilayah dibandingkan berdasarkan jenis kelamin.

Persoalan lain terlihat dari jenis layanan keuangan yang digunakan masyarakat. Indeks literasi keuangan konvensional pada SNLIK 2026 tercatat sebesar 69,57%. Sementara itu, indeks literasi keuangan syariah hanya mencapai 43,07%.

Dengan demikian, terdapat selisih 26,50 poin persentase antara literasi keuangan konvensional dan syariah.

Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun literasi keuangan nasional telah melampaui target RPJMN, pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan syariah masih jauh lebih rendah dibandingkan layanan keuangan konvensional.

Perbedaan tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam membaca capaian SNLIK 2026. Tingginya angka literasi secara agregat belum otomatis menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang sama terhadap seluruh jenis produk keuangan.

Terlebih, perkembangan industri jasa keuangan membuat masyarakat berhadapan dengan semakin banyak pilihan produk, mulai dari perbankan, pembiayaan, pasar modal, asuransi hingga layanan keuangan berbasis digital.

Hasil SNLIK 2026 diperoleh melalui survei yang mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) melalui aplikasi FASIH Mobile. Pendataan lapangan berlangsung pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026.

Sebanyak 75.000 responden terlibat dalam survei tersebut.

SNLIK 2026 merupakan kolaborasi antara OJK, BPS, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan cakupan wilayah dan jumlah responden tersebut, hasil survei memberikan gambaran mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia secara nasional sekaligus berdasarkan sejumlah karakteristik, termasuk wilayah dan jenis kelamin.

Capaian nasional yang telah melewati target RPJMN menjadi indikator positif bagi perluasan pemahaman dan akses masyarakat terhadap sektor keuangan. 

Namun, angka agregat tersebut perlu dibaca bersama dengan kesenjangan antardaerah dan perbedaan tingkat literasi berdasarkan jenis layanan keuangan.

Bagi pemerintah dan otoritas sektor keuangan, tantangan berikutnya bukan hanya meningkatkan angka literasi dan inklusi secara nasional, tetapi memastikan peningkatan tersebut menjangkau masyarakat perdesaan serta memperkuat pemahaman terhadap produk keuangan yang masih memiliki tingkat literasi lebih rendah, termasuk layanan keuangan syariah.