Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Di Penghujung 2023

AKURAT.CO Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengahadapi ketidakpastian global. Ekonomi dunia tengah berada dalam tren perlambatan, terutama dialami Eropa dan Tiongkok.
Oleh karena itu beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah mulai dari dinamika pasar keuangan global hingga tensi geopolitik di Palestina dan kenaikan harga pangan akibat El Nino, yang semuanya berdampak bagi perekonomian dunia dan berimbas ke Indonesia.
Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa situasi tersebut harus di waspadai, terutama faktor yang mempengaruhi masyarakat paling bawa atau di bawah 40%.
Baca Juga: OJK Keluarkan Paket Kebijakan Lanjutan Stimulus Covid-19
Kemudian, harga beras yang meningkat signifikan dalam 6 bulan terakhir akibat el nino yang menyebabkan volatile inflation yang berasal dari food menjadi salah satu kontributor terbesar dalam yang harus diwaspadai.
Pertebal Bansos
Sehingga, Upaya pemerintah untuk menangani permasalahan ini dimulai dari, paket kebijakan penebalan bansos untuk melindungi daya beli masyarakat.
Kebijakan penebalan bansos ini meliputi tambahan bantuan beras yang akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat sebesar 10 kg selama bulan Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp2,67 triliun.
Penebalan bansos ini juga diikuti dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) guna menjaga daya beli masyarakat. tercatat sebanyak 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan dengan total anggaran sebesar Rp7,52 triliun.
Akselerasi KUR
Paket kebijakan kedua, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk percepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan untuk meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Percepatan tersebut, ditargetkan mencapai Rp297 triliun pada tahun 2023, yang dimana pada semester pertama tahun ini, sedikit tersendat.
Rumah MBR
Paket kebijakan ketiga adalah, pemerintah melakukan penguatan pada sektor perumahan untuk mendongkrak kegiatan di sektor konstruksi perumahan dan membantu masyarakat berpendapatan rendah memiliki rumah.
Total anggaran untuk paket kebijakan ini disiapkan oleh pemerintah sebesar Rp3,7 triliun untuk tahun 2023.
Dengan dibuatkannya paket kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memberikan dampak dorongan terhadap perekonomian Indonesia.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026










