RI Gandeng Australia Kerja Sama Riset Di Bidang Kesehatan, Energi, Pangan Hingga Ekonomi Biru Lewat Program KONEKSI

AKURAT.CO Pemerintah Indonesia dan Australia meluncurkan kolaborasi inovatif terbaru Platform Kemitraan Pengetahuan Australia-Indonesia atau yang dikenal sebagai KONEKSI.
Inisiatif ini menandai langkah maju dalam sektor riset dan inovasi Indonesia, serta menunjukkan komitmen bersama kedua negara tetangga untuk mendorong kemajuan dan kemakmuran melalui kemitraan.
Melanjutkan momentum panggilan proposal pertama mengenai lingkungan dan perubahan iklim yang menghasilkan kemitraan antara Indonesia-Australia dan penelitian untuk dampak kebijakan dan inovasi, Pemerintah Indonesia dan Australia dengan bangga mengumumkan tema untuk panggilan proposal selanjutnya mengenai transformasi digital di bidang kesehatan, energi, dan keamanan pangan termasuk ekonomi biru.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami mengatakan KONEKSI menantikan kemitraan mendatang dan solusi inovatif yang akan dihasilkan dari panggilan proposal yang akan diluncurkan dalam waktu dekat.
"Program ini diharapkan dapat menjadi praktik baik dan fondasi terciptanya triple helix kolaborasi Indonesia dan Australia," kata Amich dikutip Senin (13/11/2023).
Kolaborasi yang dimaksud adalah kerja sama yang melibatkan pemerintah, industri, dan institusi riset kedua negara yang mendorong hilirisasi penelitian dan pengembangan menjadi teknologi tepat guna untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional.
Ditambahkan, KONEKSI telah menghasilkan capaian yang sangat signifikan, dengan terpilihnya 38 penerima hibah riset di bidang lingkungan dan perubahan iklim, yang melibatkan lebih dari 100 kemitraan antara institusi-institusi di Australia dan Indonesia.
Senada, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nadiem Makarim mengatakan KONEKSI yang dicanangkan dalam 5 tahun ke depan akan mendukung kemitraan yang tanggap akan kesenjangan pengetahuan, khususnya dalam memperkaya pengetahuan lokal, untuk menciptakan kebijakan dan inovasi inklusif yang responsif terhadap berbagai isu. terhadap program KONEKSI yang dicanangkan lima tahun ke depan.
"Hadirnya program KONEKSI yang menjadikan riset sebagai basis dari siklus knowledge to policy dan knowledge to innovation akan membuat hasil penelitian yang dilakukan perguruan tinggi di Indonesia akan berdampak lebih luas dan semakin bermakna," ujar Menteri Nadiem.
Ketua BRIN, Laksana Tri Handoko mengatakan pendekatan kolaboratif dalam program KONEKSI menawarkan peluang menarik untuk pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik antara kedua negara.
Ia menegaskan bahwa BRIN berkomitmen meningkatkan kualitas penelitian di Indonesia dengan menumbuhkan ekosistem penelitian untuk inovasi yang kondusif. BRIN dan KONEKSI telah menyepakati hibah riset bersama untuk mendorong kolaborasi penelitian, memungkinkan para ilmuwan dan lembaga dari kedua negara bekerja sama dalam inisiatif yang akan mengembangkan pemahaman ilmiah dan inovasi lebih lanjut.
"Ini mendorong penguatan jaringan antar peneliti dan memperkaya wawasan ilmiah," kata Laksana.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 4Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 520 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 8Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









