Tax Ratio RI Bisa 18,1 Persen, Pemerintah Harusnya. . .

Silvia Nur Fajri | 6 Februari 2024, 11:17 WIB

AKURAT.CO Rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio dinilai seharusnya bisa tembus 18,1% dibanding capaian saat ini di kisaran 10,21% di 2022 dan 10,39% di 2023

Dirjen Pajak era 2001-2006, Hadi Purnomo menyoroti penurunan tax ratio Indonesia yang mencapai 10,21% pada tahun 2023, meskipun seharusnya mencapai 18% berdasarkan analisanya.

"Prihatin terhadap rendahnya penerimaan pajak (tax ratio) saat ini, yang berdampak pada kondisi keuangan negara," katanya di sela Diskusi Universitas Paramadina bertajuk Masalah APBN, Utang dan Tax Rativo Rendah, PR Presiden Yang Akan Datang' di Jakarta, Senin (5/2/2024).

Ditambahkan, pada tahun 2005 tax ratio sempat mencapai 12,7% dengan kenaikan saat itu sebesar 0,3% setiap tahunnya. Sehingga seharusnya mencapai 18,1% pada tahun 2023. Namun, kenyataannya, angka tersebut jauh di bawah target, memunculkan pertanyaan mengapa pencapaian ini tidak sesuai harapan.

Adapun angka 18,1% didapat dari kenaikan 0,3% tanpa payung hukum. Sehingga dari posisi 2005 sebesar 12,7%, seharusnya tax ratio RI selama 18 tahun atau tahun 2023 mencapai 12,7% ditambah 18 x 0,3% setara 5,4%, didapatlah angka 18,1%.

"Sekarang kita punya payung hukum perpajakan untuk monitoring sejak 2008. Dan saat ini PDB Indonesia Rp21.000 triliun. 1 persennya itu berarti Rp210 triliun, sangat berdampak ke keuangan negara," imbuhnya.

Meskipun pemerintah telah mengesahkan undang-undang untuk meningkatkan akses informasi keuangan, Hadi Purnomo menekankan perlunya keterlibatan semua pihak dalam sistem perpajakan untuk mencapai tingkat tax ratio yang lebih baik.

Upaya bersama dan perbaikan dalam kebijakan perpajakan tersebut diperlukan agar Indonesia dapat mencapai potensi maksimal dalam hal penerimaan pajak.

"Kalau saja semua pihak melaksanakan hal hal itu sesuai dengan Undang-Undang, maka seharusnya tax rasio Indonesia akan tinggi sekali. Diperkuat analisa link and match untuk membangun transparansi. Jika transparansi sudah terbangun maka semua pihak di Indonesia 'terpaksa' harus jujur," kata Hadi.

#pajak #pdb #tax ratio #payung hukum #undang

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Reporter

Silvia Nur Fajri

Editor

Yosi Winosa

Berita Terkait

Naik Lagi, Aktivasi Coretax WPOP Tembus 74,67 Persen

Cara Login Coretax DJP Pajak.go.id dengan Benar, Cocok untuk Pengguna Baru

Cara Login DJP Online Tanpa EFIN, Ini Solusinya

Belanja Prioritas Terus Didorong, Defisit APBN November 2025 Sentuh 2,35 Persen PDB

Berita Terkini

MSCI Beri Tenggat hingga Juni 2027, Apa Saja yang Harus Dibenahi Pasar Saham RI?

Keuangan17 Oktober 2026, 14:43 WIB

Tax Ratio RI Bisa 18,1 Persen, Pemerintah Harusnya. . .

Berita Terkait

Berita Terkini

MSCI Beri Tenggat hingga Juni 2027, Apa Saja yang Harus Dibenahi Pasar Saham RI?

Baru Dilantik, Kakorlantas Aries Syahbudin Dorong Layanan 110 dan Kelancaran Distribusi Logistik

Mekari Officeless Bantu Perusahaan Awasi Aplikasi Buatan AI, Cegah Risiko Kebocoran Data

Tampil Satu Panggung Lagi Bareng Geisha, Momo: Baru Mengerti Arti Seseorang Setelah Kehilangan

Tahun Ini, Jumlah Warga Negara Asing yang Tinggal di Jepang Capai Rekor Teringgi Sepanjang Sejarah

Terpopuler