Keanggotaan RI di OECD Jadi Solusi Atasi Middle Income Trap, Ekonom: Perlu Disiapkan dengan Matang

AKURAT.CO Keanggotaan Indonesia (RI) secara penuh di OECD dalam waktu 3 tahun mendatang diharapkan membawa sejumlah manfaat termasuk lepas dari jeratan status negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan berbagai hal yang perlu dipersiapkan dengan matang.

Ia menyebut bahwa langkah ini mengharuskan penyesuaian aturan terkait izin usaha, persaingan bisnis, dan perdagangan dengan standar OECD. Namun, ada kekhawatiran bahwa hal ini bisa berdampak pada UMKM. Sebagai contoh, Brazil harus menyesuaikan lebih dari 200 aturan saat bergabung dengan OECD.

Baca Juga: Diskusi Aksesi Keanggotaan RI di OECD, Menko Airlangga: Indonesia Siap Jadi Anggota Penuh dalam 2-3 Tahun

"Dengan bergabung dengan OECD, akan semakin terbuka untuk perdagangan dan mungkin mengurangi perlindungan terhadap UMKM. Sebagai contoh, Brazil harus menyelaraskan lebih dari 200 aturan ketika berminat untuk bergabung dengan OECD," kata Bhima kepada Akurat.co, Jumat (29/2/2024).

Namun, Bhima juga menyoroti sisi positif dari keanggotaan yang mendorong penegakan hukum yang lebih baik, terutama dalam pemberantasan korupsi dan penghindaran pajak lintas negara.

"Selain itu, Indonesia juga diharapkan untuk meningkatkan perlindungan lingkungan dan percepatan transisi energi. Standar yang diadopsi dari OECD dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar global dan membuka peluang investasi berkualitas dari negara maju," jelasnya.

Selain itu, ia berharap OECD dapat dipandang sebagai langkah awal dalam perjalanan menuju status negara maju, dengan syarat standar yang harus dipatuhi terlebih dahulu. Indonesia memiliki kesempatan untuk mengambil banyak pelajaran dari OECD mengenai penyiapan struktur ekonomi yang lebih kuat, termasuk meningkatkan sektor manufaktur dan teknologi.

"OECD bisa dianggap sebagai tahap awal menuju negara maju, dengan persyaratan standar yang harus dipenuhi terlebih dahulu," ucap Bhima.

Melalui langkah ini, Indonesia berharap dapat memperkuat posisinya di tingkat internasional dan meningkatkan kualitas ekonomi serta investasi yang masuk ke Tanah Air.