Wadirut MIND ID Beberkan Jurus Keluar dari Middle Income Trap dan Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Lewat Buku Indonesia Naik Kelas

AKURAT.CO Wakil Direktur Utama MIND ID, Dr. Dany Amrul Ichdan berbagi pemikiran agar Indonesia bisa selamat dari middle income trap dan menjadi negara maju.

Pemikiran tersebut ia tuangkan dalam buku berjudul "Indonesia Naik Kelas" yang diedit oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Manthovai dan diluncurkan di hadapan berbagai pejabat publik termasuk Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono di Financial Hall Graha CIMB, Jakarta, Jumat (21/11) malam.

Buku ini menghadirkan peta jalan pertumbuhan ekonomi 8% selama delapan tahun (2025–2033) yang dibangun melalui industrialisasi, hilirisasi, dan konsistensi kebijakan nasional. Buku ini menggaris bawahi hilirisasi, industrialisasi dan konsistensi kebijakan adalah instrumen utama kedaulatan ekonomi yang akan membawa Indonesia keluar dari middle-income trap.

"Satu hal penting adalah perlunya orkestrasi dalam pengambilan keputusan, dalam regulasi, dan bagaimana kita mengunci keberpihakan lewat standarisasi. Sebuah bangsa bisa besar kalau memiliki keberpihakan. Produk Indonesia hanya bisa menjadi champion kalau ada keberpihakan yang dikunci lewat standar teknis dan aturan yang kuat," ujar Dr. Dany di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Baca Juga: RI Ingin Keluar dari Middle Income Trap, Kepala Bappenas: Sekarang Kesempatan Terakhir

Memperkenalkan konsep DAI (distinctive, adaptive, inclusive), buku ini menjadi rujukan strategis bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat yang ingin memahami arah pembangunan Indonesia dalam menghadapi perubahan global.

"(Buku ini) Terkait bagaimana menaikkan pertumbuhan ekonomi kita (ke 8 persen dan menjadi negara maju). Saya sangat mengapresiasi karena tidak hanya buku puja puji saya baca ini, tapi sebagian juga rekomendasi-rekomendasi kritis untuk perbaikan program hilirisasi, industrialisasi serta tata kelola pemerintah," ujar Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

8 Akselerator Pertumbuhan Ekonomi

Dr. Dany menekankan bahwa target pertumbuhan 8% bukan sekadar proyeksi makro, tetapi desain struktural yang didukung oleh delapan akselerator pertumbuhan yang terorkestrasi, peta jalan industrialisasi lintas sektor, dan kepemimpinan nasional yang mampu mengorkestrasi kebijakan secara terukur.

Secara teknis, buku ini menawarkan pendekatan Industrial Policy 2.0, dimana hilirisasi tidak berhenti pada pengolahan bahan mentah, tetapi bergerak menuju ko-produksi teknologi, domestikasi inovasi, dan penguasaan rantai nilai global.

Dr. Dany menegaskan bahwa Indonesia perlu beralih dari model komoditas mentah menuju model industri berbasis misi (mission-oriented industry).

Dicontohkan, pemerintah bisa melakukan penguatan rantai pasok mineral kritis seperti nikel, kobalt, dan litium untuk mendorong industri baterai dan ESS (Energy Storage System); pengembangan bioindustri tropis sebagai sumber keunggulan distinctive Indonesia hingga erluasan hilirisasi ke sektor maritim, pangan, data, dan ekonomi kreatif.

“Hilirisasi adalah bahasa modern dari kedaulatan ekonomi. Ia bukan hanya mengubah bentuk bahan baku, tetapi mengubah struktur perekonomian nasional,” ujar Dr. Dany.

Dalam membuat roadmap hilirisasi dan industrialisasi, lanjut Dr. Dany, harus dipahami mana core yang harus diperkuat. Indonesia saat ini kuat di upstream. Dalam konteks pertambangan misalnya, upstreamnya adalah produk komoditas tambang. Ini jangan sampai kemudian dikuasai asing.

"Kalau ada strategic investor masuk, biarlah mereka membangun advanced technology di midstream dan downstream. Di midstream kita engak punya advance technology ya serap dari luar, jadi technology adopter. Tapi ini punya waktu untuk kita bisa jadi technology inventor. Maknya kita punya peta jalan menuju technology inventor," imbuhnya.

Berikutnya, jangan sampai memperkuat atau mengikuti apa yang sedang tren karena akan terombang-ambing. Misalnya latah mengarah ke baterai EV hanya karena industri global tengah mengarah ke sana. Bukan berarti baterai ev jelek, tapi harus dibangun kapabilitas industri dalam negeri yang kuat terlebih dahulu.

"Makanya Pak Prabowo luar biasa pemikirannya. Sudah ada baterai, beliau sekarang galakkan supaya pindah bangun EV atau motor listrik. Itu kan nyambung industrinya. Nah saat itu, baru bicaranya baterai, EV, itu ekosistem. Produk, space, walking yang tadi saya bilang. Jadi membangun industri itu berkaitan dan berurutan, enggak boleh lompat-lompat," papar Dr. Dany.

Dr. Dany turut menyebut periode 2025–2033 sebagai jendela emas stabilitas yang memungkinkan Indonesia melakukan transformasi struktural besar-besaran.

Ia mengusulkan pembuatan Dashboard Publik Industrialisasi, sebuah instrumen transparansi yang menampilkan perkembangan investasi, kapasitas produksi baru, penciptaan lapangan kerja, serta kemajuan energi hijau, sehingga perkembangan industrialisasi dapat diawasi secara real-time oleh publik.

"Transparansi adalah prasyarat utama agar industrialisasi tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi menjadi agenda nasional," kata Dany.

Dr. Dany menegaskan, ada 8 akselerator, yang bukan hanya kebijakan, melainkan sistem kehidupan ekonomi baru yang menuntun Indonesia menjadi negara industri maju. 8 akselerator pertumbuhan yang dimaksud yakni:

1. Investasi berkualitas, mengutamakan investasi jangka panjang berteknologi tinggi dan berorientasi ekspor
2. Kawasan industri & klaster ekonomi, mengubah kawasan industri menjadi pusat riset, inovasi, dan integrasi logistik
3. Infrastruktur & logistik cerdas, membangun konektivitas produktif antarwilayah berbasis data real-time
4. Optimalisasi belanja negara, mengalihkan belanja pemerintah untuk memperkuat hilirisasi dan riset
5. Reformasi fiskal pro-kompetisi, mendorong harmonisasi insentif fiskal dan tarif pajak sektoral berbasis daya saing industri
6. Ekspor bernilai tambah, diversifikasi pasar ekspor ke Afrika, Asia Selatan, dan emerging markets
7. Pasar domestik inklusif, membangun pasar yang mendorong konsumsi produktif, bukan konsumsi spekulatif
8. Kepemimpinan orkestratif, sinkronisasi kebijakan antar-kementerian melalui model governance yang adaptif.