Ekonom: Kinerja Ekonomi, Politik dan Bisnis di Indonesia Berada di Titik Nadir

AKURAT.CO Dosen Universitas Paramadina yang juga Ekonom, Wijayanto Samirin, menyebut, demokrasi, kinerja ekonomi, politik, dan bisnis di Indonesia berada di titik nadir.
“Dari segi kemunduran demokrasi, kinerja ekonomi politik dan lain-lain, bisa disebut bahwa Indonesia memang sedang berada di titik nadir,” ucap Wijayanto dalam diskusi bertajuk Koalisi Besar Menuju Demagog Otoriter, dikutip Minggu (19/5/2024).
Dunia politik, kata dia, diibaratkan seperti toilet dalam satu rumah. Dia kotor, berbau ke seluruh ruangan, air kotornya kadang bocor ke bagian-bagian rumah yang bersih.
Baca Juga: Dalam Majelis Rektor PTN di Padang, Mentan Amran Sambut Baik Kelompok Tani Mahasiswa
“Malangnya, yang terjadi saat ini, adanya politisasi yang luar biasa atas birokrasi. Dulu, masih bisa disebut birokrasi netral secara politik, tetapi sekarang, birokrasi dipakai sebagai alat politik. APBN-APBD dipakai sebagai amunisi politik,” katanya.
Wijayanto kemudian menyoroti sektor bisnis di Indonesia yang dulunya selalu bersaing secara efisien untuk menang, namun sekarang malah koneksi lebih penting.
“Di sektor bisnis, dulu dikenal persaingan dan efisiensi lah yang menentukan kemenangan, tapi saat ini koneksi telah menggantikan efisiensi. Proyek-proyek besar dilakukan melalui koneksi, tidak lagi tender terbuka,” jelasnya.
Di bidang ekonomi, menurutnya pemerintah selalu melakukan pengungkapan ke publik tentang hal-hal baik. Bagai sisi mata uang, hanya satu sisi baik yang ditampilkan, padahal nyatanya ada sisi buruk yang disembunyikan.
Baca Juga: Saran LP3ES: Hindari Pemborosan Jumlah Menteri di Pemerintahan, Hanya Buat Oposisi Lemah!
“Padahal fundamental ekonomi domestik amatlah rapuh. Pertama, semakin tergantung pada SDA, padahal negara- negara ASEAN sudah mengekspor teknologi tinggi, kita masih berkutat dalam ekspor komoditas/bahan mentah (60 persen ekspor komoditas). Sedang terjadi penurunan global supply chain dan bukannya menaik,” beber dia.
“Pertumbuhan ekonomi juga wajib dikritisi, jika faktor Ramadhan, Pilpres/Pemilu dikeluarkan dari hitungan PDB, maka diyakini PDB akan rendah sekali. Pengangguran, lay off PHK, PPN didapat lebih rendah dari tahun lalu. Jadi faktor-faktor Ramadan, pemilu dengan bansos dan dana el nino bukanlah aktivitas ekonomi vang sesunggunya,” tambah Wijayanto.
Terlebih lagi, kata dia, selama 10 tahun ekonomi domestik disebut bagus karena ada steroid yang digunakan, yakni utang, serta pelemahan rupiah terhadap ratusan mata uang dunia.
Baca Juga: Jelang Tantang Irak dan Filipina, Timnas Indonesia Bakal TC di Jakarta Mulai 28 Mei
“Seperti anak yang hidup mewah tapi dari utang. Tentu saja itu tidak bisa berlaku dalam jangka panjang. Sisi fiskal juga kita makin tergantung pada utang dengan cicilan pokok dan bunga semakin membubung tinggi (14 persen dari APBN). Fakta setahun terakhir, Rupiah melemah terhadap 80 persen mata uang dunia, dari 167 mata uang dunia, rupiah melemah terhadap 125 mata uang dunia,” tandasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Tidak Semua Pengabdian Berujung Bintang, Hormat untuk Kolonel Edward Sitorus
- 2Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 3Kalender Jawa 14 Oktober 2026: Rabu Wage Dikenal Punya Watak Teguh dan Penuh Pertimbangan
- 4Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 5Bangkai Kapal Tertua di Dunia Berusia 4.700 Tahun Ditemukan di Turki, Apa Saja yang Terungkap?
- 6Dua Jenderal TNI AD Dinilai Memenuhi Syarat Jadi Calon Panglima TNI, Siapa Saja?
- 7Tudingan Ijazah Palsu Dirinya dan Gibran Terus Bergulir, Jokowi: Berpotensi Pengalihan Isu
- 8Trump Sudah Berhati-Hati Terlibat Perang, Netanyahu Berupaya Memicu Kembali Konfrontasi dengan Iran
- 9Dua Tahun Dipimpin Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
- 10Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK








