Stafsus Kementerian Investasi/BKPM: Indonesia Adalah Pilihan Tepat untuk Investasi Hijau

AKURAT.CO Pemerintah Indonesia disebut masih terus berupaya untuk melakukan transisi energi ke arah yang lebih ramah lingkungan. Meskipun masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Hal itu disampaikan Staf Khusus Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional Kementerian Investasi/BKPM, M. Pradana Indraputra saat memaparkan tentang penyelarasan pengembangan aluminium hijau Indonesia dengan tujuan keberlanjutan global, dalam acara Indonesia Miner 2024, di The Westin Jakarta.

Forum bertaraf internasional ini mempertemukan berbagai pelaku usaha di bidang pertambangan, pakar, pengambil kebijakan, serta seluruh rantai nilai industri pertambangan di Indonesia.

“Saat ini, Indonesia adalah penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar ke-8 di dunia. Namun, dalam 4 tahun terakhir, Indonesia telah melakukan berbagai upaya signifikan untuk mengatasi isu ini. Kini, tujuan utama Indonesia adalah melakukan transisi energi,” kata Pradana dalam forum tersebut, dikutip Rabu (5/6/2024).

Kemudian, Berdasarkan Southeast Asia’s Green Economy Report 2024, Indonesia dan Filipina adalah dua negara penyumbang investasi hijau terbesar di Asia Tenggara.

Pradana menyampaikan, dengan melakukan industrialisasi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dapat melengkapi kebutuhan transisi energi dunia.

Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, cadangan timah terbesar ke-2, cadangan bauksit terbesar ke-6, dan cadangan tembaga terbesar ke-7.

Pradana menjelaskan bahwa Indonesia memiliki empat komoditas yang menjadi prioritas utama pemerintah untuk pengembangan industri hilir, yaitu nikel, bauksit, timah, dan tembaga.

“Pelarangan ekspor nikel dan bauksit telah diberlakukan, dan rencananya pelarangan tersebut akan diperluas untuk komoditas timah dan tembaga,” ujar Pradana.

Pradana menegaskan, pemerintah Indonesia memiliki empat prioritas dalam industri hilir bauksit dan aluminium, yakni panel surya, komponen otomotif, kemasan makanan, serta bahan bangunan.

Sementara total potensi investasi industri hilir bauksit yang telah diperkirakan oleh Kementerian Investasi/BKPM sendiri bernilai sekitar USD48,89 miliar.

Baca Juga: Kekuatan Paspor Indonesia

“Mengenai arah kebijakan pemerintah, ada dua strategi yang dapat dilakukan. Pertama adalah pengembangan industri hilir, khususnya bauksit, dalam bentuk substitusi impor. Kedua adalah penguatan industri dalam negeri,” tukasnya.

“Indonesia kini akan melakukan re-industrialisasi. Hal tersebut menjadi dasar rencana perkembangan ekonomi Indonesia dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan," sambungnya.

Pradana kemudian menutup paparannya dengan menyampaikan bahwa Indonesia adalah tempat yang tepat untuk berinvestasi.

Hal ini didasarkan pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kepastian pemberian insentif oleh Kementerian Investasi/BKPM untuk industri yang berkontribusi terhadap hilirisasi di Indonesia.

"Kementerian Investasi/BKPM akan terus memberikan insentif fiskal dalam bentuk antara lain tax holiday, tax allowance, import duty exemption, dan super tax deduction, kepada industri-industri yang berkontribusi terhadap hilirisasi di Indonesia," ujarnya.

Dalam forum ini, sejumlah pelaku usaha pertambangan terkemuka turut hadir, seperti Tony Wenas selaku Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rachmat Makkasau selaku Presiden Direktur PT Amman Mineral, dan Adriansyah Chaniago selaku Wakil Presiden PT Vale Indonesia.