Soal Pembentukan BPN, HIPMI Wanti-wanti Jangan Sekadar Jadi Lembaga Stempel-stempel

AKURAT.CO Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu lalu mencanangkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak lebih masif. Rencana ini mengudang taya masyarakat, akan seperti apa bentuk dan urgensinya nanti?

Melihat hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira menyampaikan bahwa pembentukan lembaga baru ini wajib untuk segera dibentuk mengingat tax ratio (peningkatan pajak) Indonesia masih menurun sekaligus kurangnya optimalisasi pencegahan tax fraud.

"Oleh karena itu kami (HIPMI) sangat mendukung agar pemerintah untuk sesegera mungkin meresmikan lembaga Badan Penerimaan Negara (BPN), hal ini dilakukan agar tax ratio kita lebih optimal disegala sisi," ucapnya pada saat Forum Rabu PON bersama media di Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Namun, tambahnya, Lembaga ini harus benar-benar bisa memberikan kredibilitas dan memiliki kompetensi yang kuat, jangan sampai ketika BPN ini sudah dibentuk namun malah tidak memiliki keefektifan dan efisiensi. "Jatuhnya nanti malah percuma, dan cuman jadi lembaga yang stempel-stempel doang," tegasnya.

Tentunya yang jadi perhatian utama, tambahnya, pembentukan BPN ini jangan sampai diduduki oleh kepentingan-kepentingan politisi seperti halnya yang terjadi di badan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini.

"Beberapa waktu lalu, kami sempat mengkritik Badan Pemeriksa Keuangan yang sudah berada di level membahayakan kehidupan bernegara, sebab di tubuh BPK saat ini sedang maraknya penyalahgunaan wewenang. Yang seharusnya lembaga sekelas BPK sebagai instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, justru menjadi salah satu aktor penyebab rusaknya tata kelola. Nah kami tidak ingin nantinya Lembaga baru Badan Penerimaan Negara ini seperti itu," tegasnya.

Jadi, lanjut Anggawira, BPN ini harus diisi oleh orang-orang yang memang memiliki kapabilitas yang sesuai serta profesional, bukan dari unsur politik," paparnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu mengajukan program pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) ke dalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Di mana program tersebut merupakan inisiatif yang diusung oleh Calon Presiden Prabowo Subianto selama kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. BPN nantinya akan menjadi badan yang memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan, dengan pemberian nama Badan Otorita Penerimaan Negara.

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan rasio penerimaan perpajakan menjadi sebesar 10-12% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2025. Langkah ini dianggap penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan di Indonesia, sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045.

Dokumen RKP 2025 juga menekankan perlunya percepatan implementasi core tax system dan penguatan pengawasan terhadap wajib pajak High Wealth Individual untuk mencapai target ini. Selain itu, akan dilakukan penajaman pada insentif pajak untuk mendukung sektor-sektor prioritas seperti pertanian, manufaktur, pariwisata, dan usaha mikro kecil dan menengah.

Sebagai tambahan informasi, kegiatan Forum Rabu Pon akan diadakan secara rutin setiap bulan. Nama Forum Rabu Pon dipilih bukan tanpa alasan. Rabu pon merupakan weton kelahiran Presiden saat ini, Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo Subianto yang merupakan presiden terpilih yang akan melanjutkan kepemimpinan Bapak Jokowi. Tentu ini bukan sesuatu yg kebetulan dan pasti ada yg istimewa dengan Rabu Pon ini. Dalam tradisi jawa, orang melakukan selamatan atau doa bersama saat weton kelahirannya.

"Jadi kita berkumpul di forum ini sekaligus utk mendoakan beliau-beliau. Dan ini sebagai perlambang sebuah ikhtiar untuk menjadikan pajak yang merupakan penopang utama pendapatan negara ini betul-betul dekat dan lekat dengan Presiden. Makanya forum diskusi terkait Pajak ini kita beri nama forum Rabu Pon," imbuh Ketua Banom HIPMI Tax Center BPP HIPMI, M. Arif R. Said Putra.