Menteri AHY Minta Anggaran 2025 Sebesar Rp6,45 T, Di Antaranya Untuk Digitalisasi Data Pertanahan

AKURAT.CO Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengajukan anggaran sebesar Rp6,454 triliun untuk tahun 2025. Permintaan anggaran ini mencakup berbagai kegiatan operasional dan non-operasional yang akan dilaksanakan oleh kementeriannya.

"Sesuai surat bersama pagu indikatif Bappenas dan Kementerian Keuangan, pagu indikatif ATR/BPN tahun anggaran 2025 sebesar Rp6,454 triliun. Dengan rincian program dukungan manajemen sekitar Rp4,27 triliun, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp2,03 triliun, program penyelenggaraan penataan ruang Rp143 miliar. Adapun sumber dana rupiah murni Rp4,53 triliun dan PNBP1,92 triliun,” kata AHY, Dalam rapat dengan Komisi II DPR RI pada Selasa (11/6/2024).

Anggaran yang diajukan belum termasuk pinjaman dari Bank Dunia yang masih dalam tahap negosiasi untuk lima tahun ke depan. AHY merinci kebutuhan anggaran untuk berbagai direktorat di bawah kementeriannya, termasuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp4,15 triliun dan Direktorat Jenderal Tata Ruang sebesar Rp143,3 miliar.

Baca Juga: AHY: Realisasi 5 Program Kementerian ATR Lampaui Target

"Total keseluruhan sekitar Rp 6,455 triliun. Dari jumlah total itu, pagu indikatif belanja operasional sekitar Rp 3,785 triliun. Dan untuk belanja non-operasional sekitar Rp 2,668 triliun," jelas AHY. 

Belanja operasional akan digunakan untuk gaji tunjangan, kebutuhan operasional, dan pemeliharaan kantor, sementara belanja non-operasional akan mendukung program manajemen, pengelolaan pertanahan, dan penataan ruang.

Rencana prioritas Kementerian ATR/BPN untuk tahun 2025 juga diungkapkan oleh AHY, meliputi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. "Digitalisasi data pertanahan melalui layanan elektronik dan sertifikat elektronik menjadi salah satu fokus utama," ujarnya.

Selain itu, akselerasi pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan reforma agraria juga menjadi prioritas."Insyaallah kami berkomitmen untuk fokus dan berusaha secara optimal mencapai target-target prioritas Kementerian ATR/BPN meskipun dengan ketersediaan pagu anggaran sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas," ujar AHY.

Rencana lain termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Ibu Kota Nusantara, pengelolaan pengendalian tanah dan ruang yang berkualitas, serta proyek integrated land administration & spatial planning. Selain itu, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, percepatan penyusunan RDTR di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta reformasi birokrasi juga menjadi agenda penting kementerian ini untuk tahun mendatang.