Komisi X Ingin Anggaran Pendidikan Rp665 T Tepat Sasaran

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf mengusulkan adanya peningkatan penyerapan anggaran pendidikan dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan dengan Kemendikbud Ristek.

Dirinya menyoroti masalah tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT) meskipun anggaran pendidikan besar. Oleh karena itu, ia meminta agar bantuan pendidikan dasar seperti PAUD dan BOS tepat sasaran dan diawasi dengan ketat.

"Sebagian besar alokasi, yakni 50 persen, adalah transfer keuangan daerah untuk pembiayaan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Evaluasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi mencakup UKT, BOS, PAUD, BOS PIP, KIP, dan BOPTN," kata Dede di Ruang Rapat Komisi X DPR, Rabu (19/6/2024).

Baca Juga: Komisi X Sayangkan Biaya Masuk Kuliah Setara 1 Alphard

Bahkan dirinya mengingatkan agar anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun digunakan dengan tepat sasaran dan tidak disalah gunakan. Menurutnya, 20% dari APBN untuk pendidikan harus bisa mewujudkan SDM unggul untuk Indonesia Emas 2045.

"Kita memahami bahwa alokasi pendidikan dalam APBN periode 2020-2024 berkisar antara Rp575 triliun hingga Rp665 triliun. Anggaran yang dikelola Kemendikbud hanya sekitar 14 persen atau sekitar Rp90 triliun, dan sekarang turun menjadi Rp83 triliun," ujarnya.

Sebagai informasi, dalam rapat sebelumnya Anggota Komisi X DPR Fraksi Demokrat, Anita Jacoba Gah meluapkan amarahnya ke Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim saat rapat anggaran.

Dirinya bahkan sampai menyinggung rekomendasi ke KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kemendikbud Ristek. Anita menyoroti anggaran Rp15 triliun di Kemendikbud Ristek. Sehingga muncul pertanyaan besar yakni apakah anggaran itu sudah dipakai dengan baik atau belum.

"Kita semua mengetahui bahwa ada kekurangan anggaran ya Rp15 triliun tetapi kalau menurut saya mari kita koreksi diri. Kenapa ini terjadi, jujur sama diri kita sendiri. Itu banyak anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah dipergunakan dengan baik atau tidak," kata Anita dalam rapat.

Tak sampai disitu, Anita mengkritik soal masih adanya guru PPPK yang belum mendapat SK meski sudah lulus. Dia juga menyampaikan hasil pengawasannya di lapangan masih ada bangunan-bangunan sekolah yang terbengkalai.