Jokowi: Masih Ada Bupati Yang Belum Bisa Menjawab Soal Angka Inflasi

AKURAT.CO Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan keprihatinannya bahwa masih ada sejumlah bupati yang belum mampu menjawab pertanyaan terkait angka inflasi di daerah masing-masing.
Hal ini diungkapkan Presiden saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Kemudian, ia menegaskan pentingnya pemahaman bupati mengenai inflasi di daerah mereka. Menurutnya, pengetahuan ini sangat krusial mengingat Presiden selalu menanyakan hal tersebut ketika melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah.
"Setiap kali saya berkunjung ke daerah, saya pasti masuk pasar dan bertanya kepada bupati tentang angka inflasi bulan sebelumnya. Sayangnya, masih ada satu atau dua bupati yang belum bisa menjawab pertanyaan tersebut," ujar Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi meminta para bupati untuk lebih proaktif dalam memantau angka inflasi di daerah mereka. Ia menyarankan agar bupati berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sebelum menerima kunjungan Presiden.
Baca Juga: Lagi, RI Catatkan Deflasi 0,08 Persen di Juni 2024
"Sebelum saya mengunjungi suatu kabupaten, bupati harus bertanya terlebih dahulu ke BI atau TPID tentang inflasi. Saya pasti akan bertanya tentang harga-harga seperti beras, bawang merah, dan cabai yang sering mengalami kenaikan," jelasnya.
Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa angka inflasi nasional berhasil dikendalikan pada kisaran 2,5% per Juni 2024. Ia memuji capaian tersebut sebagai hasil dari kerja keras dan koordinasi yang baik antara para kepala daerah dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Inflasi terakhir yang bisa kita kendalikan di bulan Juni adalah sebesar 2,5 persen. Hal ini berkat kerja keras bapak ibu sekalian yang rutin rapat dengan Mendagri setiap hari Senin," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tidak lepas dari upaya konsisten dan terencana yang dilakukan oleh seluruh pihak terkait. Ia menekankan bahwa pengendalian inflasi adalah hasil dari kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
"Inflasi yang bisa kita kendalikan terakhir di bulan Juni 2,5 persen. Inflasi kita berkat Bapak Ibu sekalian. Yang selalu rapat dengan Mendagri setiap hari Senin, rutin setiap minggu, tapi hasilnya ada," ucapnya.
Selain itu, Jokowi juga menyinggung kondisi inflasi di negara lain seperti Turki dan Argentina yang mengalami inflasi yang sangat tinggi. Ia menyampaikan bahwa kondisi di Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tersebut. "Kita harus bersyukur bahwa kita bisa menjaga inflasi tetap terkendali. Di negara lain seperti Turki dan Argentina, inflasi mereka sangat mengerikan," ujarnya.
Jokowi berharap agar para bupati dapat terus meningkatkan pemahaman mereka tentang inflasi dan bekerja lebih keras untuk menjaga stabilitas ekonomi di daerah masing-masing. Ia juga mengingatkan bahwa pengendalian inflasi adalah salah satu indikator penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
Dengan memahami dan mengelola inflasi dengan baik, para kepala daerah diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah mereka.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 7Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 8Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








