Faisal Basri Kritik Keras Kebijakan Ekonomi Jokowi: Fondasi Institusi Negara Sedang Dirusak

AKURAT.CO Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Faisal menyoroti bagaimana kebijakan yang diterapkan selama ini telah merusak fondasi institusi ekonomi negara, yang seharusnya menjadi dasar untuk melindungi masyarakat, terutama yang paling lemah.

Faisal Basri menjelaskan, ekonomi pada dasarnya adalah tentang aturan rumah tangga, sebagaimana asal katanya, "Oikos Nomos." Aturan ini, menurutnya, adalah ruh dari ekonomi yang seharusnya dipatuhi oleh semua pihak.

“Adam Smith pun menekankan bahwa transaksi ekonomi harus dilandasi moralitas, tidak boleh merugikan pihak lain, dan harus melindungi yang lemah. Ini adalah fondasi dari ekonomi yang sehat," ungkap Faisal dikutip pada Minggu (25/8/2024).

Faisal juga menyoroti bagaimana negara seharusnya berperan dalam melindungi masyarakat yang lemah.

“Negara harus melindungi mereka yang tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Mereka yang kuat tidak perlu diurus negara, cukup diatur saja. Namun, yang paling lemah harus dilindungi," jelasnya.

Ia menegaskan, aturan dalam ekonomi harus seperti aturan dalam kehidupan rumah tangga yang ketat dan terikat. Tanpa aturan yang jelas, kehidupan ekonomi akan menjadi kacau, seperti hidup dalam hukum rimba.

“Kita berbicara tentang mengatur hidup 280 juta orang, jadi harus lebih seksama dalam membuat aturan," tambah Faisal.

Lebih lanjut, Faisal menyebutkan, karya Adam Smith, yang sering disebut sebagai "Bapak Ekonomi," sebenarnya banyak mengadopsi pemikiran Ibnu Khaldun.

Menurutnya, ekonomi harus penuh dengan moralitas dan etika agar tercipta tatanan sosial yang harmonis.

“Bahkan Joseph Stiglitz dalam bukunya 'The Road to Freedom' menyatakan bahwa ekonomi yang baik adalah kunci untuk mencapai masyarakat yang baik," ujar Faisal.

Namun, Faisal menilai bahwa pemerintahan Jokowi telah merusak fondasi institusi negara.

“Institusi dalam negara ibarat fondasi dengan pilar-pilar seperti pertanian dan industri. Atapnya adalah social safety net untuk melindungi rakyat kecil. Tidak boleh ada si miskin yang homeless atau terpinggirkan. Yang kaya harus membantu lewat zakat, infak, dan sebagainya. Tapi fondasi ini telah dirusak oleh Jokowi," kritiknya.

Faisal juga menyoroti beberapa kasus yang menunjukkan kerusakan institusi tersebut, termasuk kebijakan ekspor minyak goreng.

“Jokowi telah melarang ekspor minyak goreng, namun kebijakan itu tidak efektif karena ekspor tidak meningkat. Institusi dirusak dengan menjadikan pihak lain sebagai kambing hitam," katanya.

Selain itu, Faisal juga mengkritik kebijakan di sektor tambang, seperti nikel dan batubara, yang menurutnya melanggar Undang-Undang Pertambangan yang mengharuskan semua proses lewat lelang.

“UUD 1945 dan undang-undang lainnya dilanggar. Di periode kedua Jokowi, pengeluaran lain-lain di APBN meningkat tajam hingga mencapai 26 persen. Ini menunjukkan adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran negara," ungkap Faisal.

Oleh sebab itu, Faisal menyerukan agar pemerintah kembali pada prinsip-prinsip dasar ekonomi yang mengutamakan aturan, moralitas, dan perlindungan bagi yang lemah.

“Jika institusi dirusak, maka perilaku yang baik dan benar dalam perekonomian tidak akan tercipta. Ini yang harus segera diperbaiki," pungkasnya.