Kebijakan Kontraproduktif Pemerintah di Tengah Penurunan Daya Beli Kelas Menengah

Karena itu, Politisi Fraksi PKS ini mengingatkan pemerintah untuk tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif ketika kelas menengah menurun dan daya beli melemah. “Kelas menengah saat ini tertekan dari kebijakan fiskal dan moneter, kenaikan PPN 11 persen menuju 12 persen dalam beberapa bulan kedepan, kemudian suku bunga acuan yang naik sejak April dan tidak turun lagi, kondisi ini memukul kelas menengah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anis sependapat dengan BPS yang menyebut kelas menengah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri dengan konsumsi rumah tangganya. Maka dari itu, seharusnya pemerintah mendorong kebijakan sosial yang memperluas kelas menengah

“Seperti melalui belanja yang lebih besar dalam pendidikan dan kesehatan,” ujar Wakil Ketua BAKN DPR RI.

 

Baca Juga: Wakili 66,35 Persen Penduduk RI, BPS Minta Pemerintah Perkuat Daya Beli Kelas Menengah

Anis juga menyebut dampak pandemi pada perekonomian ternyata masih dirasakan Indonesia hingga saat ini. Hal itu terbukti dengan terus menurunnya kelas menengah di tahun 2019 dari sebanyak 57,33 juta orang hingga saat ini, atau terdapat 9,06 juta orang kelas menengah turun kelas hingga 2024.

“Pemerintah perlu mengintroduksi kebijakan yang mendorong pendapatan kelas menengah agar belanja konsumsi mereka bisa ditingkatkan, dan menjaga kelompok kelas menengah yang rentan agar tidak jatuh pada kemiskinan,” ujarnya.

Menurut Anis, tidak ada cara lain untuk mencegah kelas menengah jatuh miskin selain menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. “Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu meyakinkan investor untuk membuka peluang investasi yang besar bagi mereka, sehingga akan membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi kalangan menengah,” katanya.

Politisi Dapil DKI Jakarta ini pun mengingatkan dalam jangka pendek, Pemerintah juga bisa mengambil langkah seperti menunda kenaikan PPN 12% tahun depan, memastikan tidak ada kenaikan harga BBM yang berimbas pada transportasi dalam waktu dekat, menunda kenaikan UKT dalam beberapa tahun kedepan, memberantas judi online, menurunkan tingkat suku bunga, serta memberikan insentif penyediaan air minum bagi masyarakat.