Prabowo Boleh Bertangan Besi Asal Jangan Otoriter

AKURAT.CO Pergantian tongkat estafet kepemimpinan Indonesia dari Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto tinggal menghitung jari, masa transisi ini menjadi sangat penting bagi keberlangsungan keseluruhan sektor di Indonesia terutama sektor Ekonomi.

Jika dilihat dari perkembangannya saat ini, banyak sekali permasalahan yang menimpa sektor perekonomian Indonesia, dari penurunan kelas menengah hingga tren deflasi secara beruntun menjadi salah satu PR utama bagi kepemimpinan Prabowo Subianto di masa yang akan datang.

Oleh karena itu diperlukannya kebijakan yang sangat tegas dari sisi fiskal ataupun moneter untuk menggairahkan kembali perekonomian Indonesia. Tak sedikit yang meminta bahwa kedepannya dari sektro perekonomian, Presiden terpilih Prabowo Subianto menggunakan paradigma 'tangan besi' dalam membuat kebijakan fiskal maupun moneter.

Baca Juga: Pelaku Usaha Suka Gaya Strong Leadership Prabowo

Paradigma 'tangan besi' memang diperlukan demi memajukan sektor perekonomian Indonesia, namun dengan syarat tidak otoriter. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal.

Menurut Faisal, ketika berbicara mengenai 'tangan besi' dalam memimpin sektor ekonomi, interpretasinya bisa beragam, istilah tersebut meskipun menyiratkan ketegasan, juga mengandung risiko salah tafsir sebagai otoriter, yang justru bisa berbahaya jika diterapkan tanpa batasan yang jelas.

"Seorang presiden, khususnya di sektor ekonomi, harus mampu membedakan antara ketegasan yang diperlukan dan kekakuan otoriter yang justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Sebab kepemimpinan yang kuat di sektor ekonomi memang memerlukan ketegasan. Namun, seberapa jauh ketegasan itu diterapkan, dan bagaimana fleksibilitas tetap diberikan, perlu didefinisikan secara lebih hati-hati," paparnya ketika dihubungi Akurat.co, Jumat (11/10/2024).

Enforcement atau penegakan kebijakan, lanjutnya, jelas sangat penting dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Namun, menjadi otoriter terutama jika seorang pemimpin kurang memahami detail ekonomi dapat menimbulkan risiko.

"Nah, dalam konteks ini, penting bagi presiden untuk mendengarkan masukan dari tim ekonomi dan menterinya. Jika seorang presiden memutuskan untuk bertindak otoriter dan menolak mendengarkan masukan dari para ahli ekonomi, hal ini bisa berujung pada kebijakan yang tidak efektif," paparnya.

Kemudian, tambahnya, satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa ketegasan dalam hal eksekusi kebijakan memang diperlukan setelah semua masukan dipertimbangkan dengan baik. "Sebab permasalahan ekonomi tidak dapat diselesaikan oleh satu menteri atau satu lembaga saja. Kebijakan satu kementerian seringkali berkaitan erat dengan kebijakan kementerian lain, sehingga sinergi antar lembaga sangat diperlukan," ucapnya.

Presiden harus mampu menjadi pemimpin yang mensinergikan antar kementerian dan kebijakan. Walaupun Menko (Menteri Koordinator) bertanggung jawab dalam banyak hal, presiden tetap memegang peranan penting dalam memastikan setiap kebijakan bergerak ke arah yang sama dan saling mendukung.

"Dengan begitu, ketegasan presiden tidak diartikan sebagai otoritarianisme, melainkan kemampuan untuk mengkoordinasikan seluruh tim ekonomi dengan efektif," tegasnya.