Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, KMP Jangan Ulang Kegagalan Surplus Infrastruktur Jokowi

AKURAT.CO Kabinet Merah Putih (KMP) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo haru sbelajar dari kegagalan surplus infrastruktur Jokowi yang tak berdampak besar ke pertumbuhan ekonomi.

Jika ingin pertumbuhan ekonomi 8% tercapai, dibutuhkan inovasi dan gebrakan kebijakan. Demikian disampaikan Senior Research Associate di Indonesia Financial Group (IFG) Progress, Ibrahim Kholilul Rohman.

Ibrahim menekankan bahwa pencapaian target pertumbuhan 8% membutuhkan usaha yang luar biasa besar. Ia menyoroti bahwa meskipun pemerintahan Jokowi telah melakukan investasi besar-besaran dalam infrastruktur dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, hasil dari pembangunan tersebut belum sepenuhnya dirasakan.

“Banyak infrastruktur yang dibangun, namun dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masih belum maksimal,” ungkap Ibrahim saat dihubungi Akurat.co, Rabu (23/10/2024).

Baca Juga: Surplus Infrastruktur dan Ketimpangan Sosial

Menurut Ibrahim, pertumbuhan ekonomi 8% bukanlah target yang mudah dicapai, terutama jika menggunakan strategi lama. "Diperlukan resep baru yang belum pernah dicoba sebelumnya," tegasnya.

Ia menilai bahwa pendekatan inovatif diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju angka yang lebih tinggi, yang tidak bisa dicapai dengan metode yang sudah digunakan selama ini. "Kalau sesuatu yang sudah dicoba sebelumnya tentu tidak akan menggerakkan ekonomi secara signifikan," tambahnya.

Salah satu langkah yang dianggap Ibrahim sebagai terobosan adalah keputusan Presiden Prabowo untuk membentuk kabinet dengan jumlah menteri yang besar. Menurutnya, hal ini mencerminkan tanggung jawab yang besar dalam mencapai target-target utama pembangunan.

Jumlah menteri yang besar diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai target ambisius tersebut.

Selain itu, Ibrahim juga menyoroti pentingnya kebijakan fiskal yang kredibel dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kebijakan fiskal yang kredibel, baik dari sisi pengeluaran maupun penerimaan pajak, menjadi faktor kunci dalam mendukung perekonomian.