Tanggapi Satu Data Kemiskinan, Ekonom: Harus Jadi Prioritas Karena Sangat Mendesak
Hefriday | 31 Oktober 2024, 18:33 WIB
AKURAT.CO Kementerian Sosial (Kemsos) RI berkomitmen untuk menyelesaikan isu satu data kemiskinan dalam 100 hari pertama. Hal ini mengatasi permasalahan kemiskinan di Tanah Air.
Satu data kemiskinan menjadi krusial mengingat selama ini sumber data kemiskinan berasal dari berbagai lembaga yang belum tersinkronisasi, antara lain dari Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menanggapi rencana satu data kemiskinan tersebut, Ekonom Senior dan Associate Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Ryan Kiryanto menekankan pentingnya sinkronisasi data kependudukan sebagai salah satu target utama dalam 100 hari pertama pemerintahan baru.
Menurutnya, koordinasi antar kementerian dan lembaga sangat mendesak agar data populasi dapat digunakan secara akurat dan tepat sasaran dalam berbagai kebijakan publik. Menurutnya, sejumlah instansi terkait seperti Kemendagri melalui Dukcapil, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial perlu saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan ini.
"Kalau sudah jadi target 100 hari kerja pertama, mestinya bisa dicapai. Untuk itu perlu segera koordinasi antar atau lintas kementerian/lembaga (K/L) dan Badan," ujar Ryan saat dihubungi Akurat.co, Kamis (31/10/2024).
Ryan menilai bahwa koordinasi yang solid akan mendukung upaya pemerintah dalam memperoleh data penduduk yang akurat, sehingga program pemerintah dapat menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan riil mereka. "Program ini harus jadi skala prioritas tinggi karena kebutuhannya sudah sangat mendesak," tambahnya.
Pentingnya integrasi data demografi ini juga berdampak pada efektivitas berbagai kebijakan, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial dan penyusunan anggaran. Dengan data yang terintegrasi, diharapkan alokasi bantuan dan program pemerintah dapat lebih efisien dan terukur.
Lebih lanjut, Ryan menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor dan sinergi yang kuat di antara lembaga terkait, agar sinkronisasi data kependudukan tidak hanya jadi komitmen di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan.
Bagikan:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Usai Kritik Pigai, Hotman Paris Kini Malah Ingin Jalan Malam Bareng Menteri HAM: Biar Begal Kabur Semua
- 3Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 4Prediksi Skor PSG vs Arsenal, Susunan Pemain, Jadwal Siaran Langsung
- 5Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 6BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 7Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 8Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal