Singgung Asta Cita Prabowo-Gibran, Didik Rachbini: Butuh Reformasi Mendalam Sektor Industri dan Investasi

Menurut Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J. Rachbini, sebagian besar visi Astacita 1-8 menyoroti isu ekonomi. Namun, upaya untuk mencapainya membutuhkan reformasi mendalam, terutama dalam sektor industri dan investasi.  

 

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran 5%. Hal ini kontras dengan Vietnam yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% berkat sektor ekspor yang melampaui USD405 miliar per tahun.

 

Sebagai perbandingan, ekspor Indonesia yang dua dekade lalu mencapai USD200 miliar per tahun kini hanya meningkat menjadi USD250 miliar.  

 

Didik menyoroti bahwa selama 10 tahun terakhir, sektor industri Indonesia hanya tumbuh 3-4%. Sementara itu, Vietnam mampu mencapai pertumbuhan industri 9-10% dengan ekspor meningkat 14-15%. 

 

 

Ia menyebut kondisi ini mengingatkan pada era 1985, di mana Indonesia mampu mencatat pertumbuhan ekonomi 7%, sektor industri berkembang 10%, dan ekspor tumbuh 20%.  

 

Didik merekomendasikan reformasi birokrasi yang fokus pada efisiensi seperti yang dilakukan di era Presiden Soeharto. Saat itu, pengelolaan ekspor diserahkan kepada lembaga khusus, yang berkontribusi pada percepatan pertumbuhan ekonomi. 

 

Namun, tantangan saat ini semakin berat, terutama dengan meningkatnya aliran investasi asing ke Vietnam. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Prabowo, investasi asing harus meningkat hingga empat kali lipat dari Rp1.400 triliun saat ini.  

 

Ekonom Indef, Dr. Eisha M. Rachbini, Ph.D, menyarankan strategi yang relevan dengan perkembangan teknologi digital. Transformasi digital, hilirisasi industri, dan sektor pariwisata dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan.

 

Saat ini, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB masih rendah, hanya 3,7% pada 2024, dengan proyeksi tumbuh menjadi 7,1% pada 2025.  

 

Namun, sektor e-commerce mulai menunjukkan tanda-tanda perlambatan akibat daya beli masyarakat yang menurun. Di sisi lain, sektor keuangan digital, termasuk layanan fintech, memiliki potensi besar.

 

Layanan ini semakin diminati oleh UMKM dan nasabah perbankan, yang dapat mendorong aktivitas ekonomi lebih tinggi jika didukung oleh akses modal yang memadai.  

 

Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, Ph.D, mengungkapkan bahwa dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, belum terlihat arah kebijakan ekonomi yang jelas. Tidak adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dipublikasikan menjadi salah satu kekurangan signifikan.

 

Ia juga menyoroti berbagai warisan masalah, seperti ketidakpastian regulasi, stagnasi pertumbuhan, dan dampak perubahan iklim, yang harus segera diatasi.  

 

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, MPP, menyebut bahwa 2025-2026 akan menjadi masa kritis bagi perekonomian Indonesia. Utang jatuh tempo sebesar Rp1.600 triliun, peningkatan belanja negara, serta rendahnya kepercayaan investor merupakan tantangan utama.

 

Ia menekankan pentingnya pengelolaan utang yang lebih baik, efisiensi pengeluaran, dan kepastian regulasi untuk mengatasi situasi ini.  

 

Memimpin di era yang penuh tantangan, Prabowo menghadapi momen "make or break" untuk perekonomian Indonesia. Dibutuhkan kebijakan yang solid, inovatif, dan fokus pada hasil nyata.

 

Kesuksesan tidak lagi menjadi pilihan, melainkan keharusan, terutama untuk menjawab kebutuhan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.