Skema Baru Distribusi LPG 3 Kg, Banggar Minta Agar Tetap Mudah Diakses
Demi Ermansyah | 3 Februari 2025, 19:52 WIB

AKURAT.CO Mulai 1 Februari 2025, distribusi LPG 3 kg bakal berubah. Pemerintah, lewat Kementerian ESDM, memutuskan penjualan gas melon ini hanya sampai ke tingkat pangkalan, sementara pengecer diminta mendaftar jadi pangkalan resmi.
Menanggapi kebijakan ini, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah dan PT Pertamina memastikan kelompok rumah tangga miskin, lansia, serta pelaku usaha mikro dan kecil tetap mudah mengakses LPG 3 kg.
“Banggar DPR meminta pemerintah dan Pertamina menjamin subsidi LPG 3 kg tetap bisa dinikmati mereka yang benar-benar berhak,” ujar Said di Jakarta, Senin (3/2/2025).
“Banggar DPR meminta pemerintah dan Pertamina menjamin subsidi LPG 3 kg tetap bisa dinikmati mereka yang benar-benar berhak,” ujar Said di Jakarta, Senin (3/2/2025).
Baca Juga: LPG 3 Kilogram dan Subsidi Energi Tepat Sasaran
Agar tak ada yang kesulitan mendapatkan LPG, Said menyarankan dibentuknya tim darurat yang siap turun tangan jika ada kendala distribusi. Dia juga mengingatkan agar kebijakan ini dikomunikasikan dengan baik agar tak menimbulkan kepanikan di masyarakat.
Menurutnya, kebijakan ini bertujuan agar subsidi lebih tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan. Namun, pemerintah diminta menerapkannya secara bertahap, dimulai dari daerah yang lebih siap.
Said juga menekankan pentingnya pengawasan ketat. Dia meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk kepala daerah dan kepolisian, segera melakukan operasi pasar dan menindak tegas penimbun serta pengoplos LPG 3 kg yang bisa mengganggu pasokan subsidi untuk masyarakat.
Di sisi lain, ia memastikan bahwa alokasi subsidi LPG 3 kg dalam APBN 2025 aman, bahkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pemerintah dan Banggar DPR telah menyepakati anggaran Rp87,6 triliun, naik dari Rp85,6 triliun di 2024.
Agar tak ada yang kesulitan mendapatkan LPG, Said menyarankan dibentuknya tim darurat yang siap turun tangan jika ada kendala distribusi. Dia juga mengingatkan agar kebijakan ini dikomunikasikan dengan baik agar tak menimbulkan kepanikan di masyarakat.
Menurutnya, kebijakan ini bertujuan agar subsidi lebih tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan. Namun, pemerintah diminta menerapkannya secara bertahap, dimulai dari daerah yang lebih siap.
Said juga menekankan pentingnya pengawasan ketat. Dia meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk kepala daerah dan kepolisian, segera melakukan operasi pasar dan menindak tegas penimbun serta pengoplos LPG 3 kg yang bisa mengganggu pasokan subsidi untuk masyarakat.
Di sisi lain, ia memastikan bahwa alokasi subsidi LPG 3 kg dalam APBN 2025 aman, bahkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pemerintah dan Banggar DPR telah menyepakati anggaran Rp87,6 triliun, naik dari Rp85,6 triliun di 2024.
Dalam skema subsidi baru ini, pemerintah bakal menanggung Rp30 ribu per tabung, sehingga harga dasar LPG 3 kg menjadi Rp12.750 dari seharusnya Rp42.750. Namun, harga jual akhir ke masyarakat tetap akan dipengaruhi oleh ongkos distribusi di masing-masing daerah.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Tidak Semua Pengabdian Berujung Bintang, Hormat untuk Kolonel Edward Sitorus
- 2Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 3Dua Jenderal TNI AD Dinilai Memenuhi Syarat Jadi Calon Panglima TNI, Siapa Saja?
- 4Tudingan Ijazah Palsu Dirinya dan Gibran Terus Bergulir, Jokowi: Berpotensi Pengalihan Isu
- 5Dorongan Hak Angket Ijazah Gibran Menguat, Jokowi Mulai Panik?
- 6Denmark Terbuka: Kena Kartu Merah di Semifinal, Fajar/Fikri Minta Peraturan Baru Time Clock Ditinjau Ulang
- 7Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 8Prediksi Skor Roma vs Genoa 18 Oktober 2026: Giallorossi Diunggulkan
- 9Presiden Prabowo Terima Kunjungan Sekjen PBB António Guterres di Hambalang
- 10Survei PPI: Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Pemerintah dan Presiden Prabowo








