Vietnam Rela Rampingkan Birokrasi Demi Pertumbuhan Ekonomi
Demi Ermansyah | 19 Februari 2025, 12:40 WIB

AKURAT.CO Vietnam sedang melakukan reformasi besar-besaran dalam struktur pemerintahannya.
Dalam langkah yang disebut sebagai perombakan terbesar dalam beberapa dekade terakhir, parlemen telah menyetujui kebijakan yang bertujuan merampingkan birokrasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang ambisius.
Keputusan ini diambil dalam pertemuan luar biasa Majelis Nasional di Hanoi pada Selasa (18/2/2025) lalu.
Dimana pemerintah setempat menargetkan pemangkasan sekitar 20% tenaga kerja di kementerian dan lembaga negara, yang berdampak pada sekitar 100.000 pegawai negeri sipil (PNS).
Disebutkan hal tersebut merupakan reformasi terbesar sejak Vietnam mengadopsi sistem ekonomi berbasis pasar pada 1980-an.
Dikutip dari Reuters, Rabu (19/2/2025), akan ada lima kementerian yang akan dihapus, sementara beberapa lainnya akan digabung, seperti Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perencanaan dan Investasi.
Selain itu, pemerintah juga membatasi saluran informasi dengan menutup beberapa stasiun televisi milik negara serta menghentikan sejumlah surat kabar dan majalah.
Menurut Ketua Partai Komunis Vietnam, To Lam, yang menjadi arsitek utama reformasi ini, menegaskan bahwa perubahan ini penting untuk memastikan efisiensi pemerintahan.
Menurut Ketua Partai Komunis Vietnam, To Lam, yang menjadi arsitek utama reformasi ini, menegaskan bahwa perubahan ini penting untuk memastikan efisiensi pemerintahan.
“Terkadang kita harus minum obat pahit, menahan rasa sakit, dan mengangkat tumor agar memiliki tubuh yang sehat dan kuat,” ujarnya dalam pidatonya pada Desember lalu.
Reformasi ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Vietnam yang ditargetkan mencapai 8% tahun ini.
Reformasi ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Vietnam yang ditargetkan mencapai 8% tahun ini.
Perdana Menteri Pham Minh Chinh bahkan menargetkan pertumbuhan dua digit dalam beberapa tahun ke depan.
Namun, langkah ini juga menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi ribuan pegawai pemerintah yang terdampak.
Namun, langkah ini juga menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi ribuan pegawai pemerintah yang terdampak.
Meski ada kompensasi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, masih banyak ketidakpastian mengenai peluang kerja di sektor swasta.
Pemerintah Vietnam optimistis bahwa kebijakan ini akan membawa perubahan positif dalam jangka panjang.
Pemerintah Vietnam optimistis bahwa kebijakan ini akan membawa perubahan positif dalam jangka panjang.
Dengan birokrasi yang lebih ramping dan efisien, negara ini diharapkan mampu bersaing di tingkat global dan menarik lebih banyak investasi asing.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









