Penghentian PSN Berpotensi Picu Ketidakpastian Investasi dan Pertanyakan Kredibilitas Pemerintah

AKURAT.CO Rencana penghentian beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029 dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investasi.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, menilai, kebijakan ini harus disertai dengan alasan yang jelas agar tidak berdampak buruk terhadap iklim investasi di Indonesia.

"Kalau ada PSN yang dihentikan, pertama-tama harus dipastikan dulu apa alasannya. Apakah karena ada kesalahan prosedur, kendala investasi, atau alasan lainnya. Sebab, jika sebuah proyek sudah ditetapkan sebagai PSN lalu tiba-tiba dihentikan, itu bisa menunjukkan ketidakpastian dalam perencanaan kebijakan," ujar Ahmad Heri Firdaus saat dikonfirmasi, Senin (10/3/2025).

Menurutnya, ketika suatu proyek ditetapkan sebagai PSN, seharusnya telah melalui berbagai kajian mendalam, termasuk perhitungan jangka panjang dan dampaknya terhadap ekonomi.

Baca Juga: Sidang Lanjutan Kasus Suap Zarof Ricar, Penuntut Umum Jadwalkan Pemeriksaan 5 Saksi

Jika proyek-proyek ini dihentikan tanpa pertimbangan yang matang, maka kredibilitas pemerintah dalam menentukan PSN bisa dipertanyakan.

"PSN itu bukan sekadar proyek pembangunan biasa, tapi proyek yang dianggap strategis untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau ditetapkan lalu dihentikan di tengah jalan, maka ada indikasi bahwa proses penetapan sebelumnya kurang kredibel atau terlalu tergesa-gesa," tambahnya.

Ahmad Heri juga menyoroti dampak penghentian proyek terhadap investasi.

Menurutnya, investor membutuhkan kepastian dan stabilitas dalam kebijakan ekonomi, terutama terkait proyek infrastruktur besar yang membutuhkan investasi jangka panjang.

"Penghentian PSN yang sudah berjalan tentu menimbulkan ketidakpastian. Investor bisa kehilangan kepercayaan karena merasa bahwa kebijakan di Indonesia tidak konsisten. Ini bisa berdampak pada penurunan minat investasi di sektor infrastruktur, bahkan di sektor lainnya," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa seharusnya sebelum sebuah proyek dihentikan, pemerintah terlebih dahulu mengevaluasi dampak ekonominya secara komprehensif.

"Sebaiknya ada kajian menyeluruh sebelum proyek dihentikan, terutama jika proyek tersebut sudah berjalan dan melibatkan dana besar. Jika ada hambatan dalam investasi atau kendala lain, lebih baik dicari solusi terlebih dahulu daripada langsung dihentikan," tegasnya.

Sebelumnya, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan proyek-proyek strategis nasional yang tidak masuk dalam RPJMN 2024-2029.

Baca Juga: Ini Profil Lengkap Wendy Walters, Mantan Istri Reza Arab yang Dituding Childfree Oleh Netizen

Namun, keputusan penghentian ini masih menuai pro dan kontra, terutama terkait dampaknya terhadap dunia investasi dan ekonomi nasional.