Kebijakan AS Tekan RI, Mahasiswa Soroti Impor Migas dan Mandeknya Tata Kelola Energi
AKURAT.CO Dewan Energi Mahasiswa Indonesia menggelar diskusi publik terkait pemindahan jalur impor migas Indonesia, yang belakangan menjadi respons atas kebijakan tarif resiprokal dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Diskusi ini menghadirkan dua narasumber utama: Dr. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, pakar maritim dan energi, serta Dr. Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute.
Diskusi yang dihadiri lebih dari 50 peserta ini bertujuan mengkaji dampak kebijakan global terhadap ketahanan energi nasional, terutama terkait pemindahan jalur impor migas dan implikasinya terhadap biaya logistik, pertumbuhan ekonomi, serta strategi nasional di sektor energi.
Dalam sesi pertama, Dr. Komaidi menjelaskan bahwa sejak April 2025, Amerika Serikat mulai menerapkan tarif lebih dari 10 persenterhadap negara-negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia.
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi proteksionis untuk menjaga industri dalam negeri AS. Dampaknya, pola impor migas Indonesia mulai berubah secara signifikan.
“Indonesia mulai mengalihkan impor migas dari AS ke negara lain seperti Taiwan, yang produksinya meningkat seiring memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah,” jelas Komaidi, Senin (9/6/2025).
Data TradeMap 2025 menunjukkan lonjakan impor dari Taiwan, sementara ketergantungan pada negara-negara tradisional seperti Singapura dan Malaysia mulai berkurang.
Baca Juga: Bisnis Mobil Listrik Xiaomi Tumbuh Pesat, Target Produksi 350 Ribu Unit di 2025
Namun demikian, perubahan pola impor ini turut menimbulkan ketidakpastian dalam pasokan energi. Selain itu, ekonomi Indonesia juga terancam terdampak secara makro.
“Penurunan 1 persen PDB AS bisa menekan PDB Indonesia hingga 0,37 persen. Sementara jika PDB China turun 1 persen, dampaknya bahkan lebih besar, mencapai 0,39 persen,” tambahnya.
Pada sesi kedua, Dr. Capt. Marcellus Hakeng mengulas tantangan logistik dalam pemindahan jalur impor migas.
Menurutnya, pengalihan jalur dari negara-negara Timur Tengah ke AS seperti Texas berdampak besar pada waktu tempuh, risiko cuaca, dan biaya operasional.
“Pengiriman dari Texas ke Indonesia bisa mencapai 13.000 mil laut dengan waktu tempuh 30–40 hari dan biaya operasional hingga USD3,2 juta per pengiriman.
Bandingkan dengan pengiriman dari Arab Saudi yang hanya membutuhkan USD880.000 dan waktu 11 hari,” paparnya.
Cuaca buruk di Teluk Meksiko, risiko geopolitik, dan ancaman keamanan seperti perompakan juga memperparah tantangan logistik ini.
Ketua Umum Dewan Energi Mahasiswa Indonesia, Febrian Satria Hidayat, mengkritisi ketergantungan Indonesia terhadap impor migas dan lemahnya tata kelola energi nasional.
Ia menyebut impian pemerintah untuk mencapai lifting minyak bumi 1 juta barel per hari hanya akan menjadi wacana kosong tanpa pembenahan kebijakan dan regulasi.
“RUU Migas sampai hari ini belum ada kejelasan. Kalau kita ingin benar-benar mewujudkan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, maka harus ada langkah konkret menuju swasembada energi. Ketergantungan impor harus ditekan,” tegas Febrian.
Diskusi ini menegaskan perlunya strategi energi nasional yang adaptif terhadap dinamika global, peningkatan infrastruktur maritim dan logistik, serta penyelesaian kebijakan domestik yang mandek.
Indonesia membutuhkan visi jangka panjang dan langkah nyata agar tidak terus bergantung pada pasar global yang kian tak menentu.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
