Anggaran Kementerian ESDM Tembus Rp8,1 Triliun di RAPBN 2026, Ini Rinciannya

Jika dirinci, Sekretariat Jenderal (Setjen) KESDM mendapat alokasi Rp565,2 miliar, Inspektorat Jenderal (Itjen) KEDM Rp138,7 miliar, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Rp3,1 triliun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan Rp731,7 miliar, Dewan Energi Nasional (DEN) Rp7,6 juta dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rp729,4 miliar.

 

Kemudian, Badan Geologi Rp695,7 miliar, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Rp323,3 miliar, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Rp880,4 miliar, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Rp102,3 miliar, dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Rp70 juta. 

 

 

"Pak Sekjen sudah cocok angka? Cocok ya? Oke kita sepakat, kita ketok," ujar Wakil Ketua Komisi XII, Bambang Haryadi seraya mengetok palu raker. 

 

Ia menambahkan, Komisi XII DPR RI juga mengapresiasi capaian Kementerian ESDM RI yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun 2024 dan meminta semua rekomendasi BPK RI untuk ditindaklanjuti.

 

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mensyukuri atas perolehan WTP dari BPK untuk Kementerian ESDM tersebut. Menurutnya hal ini diperoleh dari dukungan dari Komisi XII. Bahlil juga menyebutkan bahwa secara keseluruhan realisasi PNBP sektor ESDM hingga akhir Juni 2025 telah mencapai Rp117,11 triliun atau sekitar 46% dari target Rp254 triliun untuk 2026. 

 

"Jadi insya Allah untuk target APBN bisa kita capai secara keseluruhan untuk 2025, sekalipun memang kerjanya berat, Bapak-Ibu semua ini memang kerjanya berat karena harga komoditas lagi pasang surut," tukas Bahlil.