Calon Deputi Gubernur BI Dicky Kartikoyono Sebut Stabilitas Prasyarat Utama Pertumbuhan Ekonomi Tinggi
Hefriday | 26 Januari 2026, 18:36 WIB

AKURAT.CO Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Dicky Kartikoyono, memaparkan visi dan misi penguatan sistem pembayaran serta digitalisasi ekonomi nasional dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di hadapan Komisi XI DPR RI, Senin (26/1/2026).
Dalam paparannya, Dicky menekankan pentingnya stabilitas sebagai fondasi utama ekonomi nasional, sekaligus menempatkan digitalisasi sebagai penggerak (game changer) pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Bagi Dicky, ekonomi Indonesia ibarat sebuah rumah besar. Rumah tersebut hanya dapat memberikan kesejahteraan jika berdiri di atas fondasi yang kuat, yakni stabilitas moneter dan sistem keuangan.
Tanpa fondasi tersebut, pertumbuhan ekonomi dinilai rapuh dan rentan terhadap guncangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Konsep ini menjadi benang merah dari visi Dicky dalam memperkuat peran BI di tengah dinamika ekonomi global dan transformasi digital yang semakin cepat.
Fondasi Stabilitas dan Pilar Ketahanan Ekonomi
Dicky menegaskan bahwa stabilitas merupakan prasyarat utama dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Stabilitas tersebut kemudian diperkuat oleh pilar-pilar ketahanan ekonomi agar mampu menopang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kalau rumah besar, tentu fondasinya harus kuat. Fondasi itu stabilitas, kemudian kita bangun di atasnya dengan pilar-pilar ketahanan untuk memberikan ketahanan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Dicky di hadapan Komisi XI DPR RI.
Dari sisi kebijakan moneter, Dicky menjelaskan bahwa peningkatan jumlah uang beredar yang diiringi dengan kelancaran kanal transmisi kebijakan, khususnya melalui digitalisasi, akan mempercepat perputaran uang atau velocity of money.
Kondisi ini pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Digitalisasi Sistem Pembayaran sebagai Game Changer
Dalam paparannya, Dicky menilai digitalisasi sistem pembayaran menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Transformasi digital dinilai mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas inklusi keuangan, serta mempercepat aktivitas ekonomi lintas sektor.
Namun, ia juga mengakui bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia tidaklah ringan. Dari sisi eksternal, perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian geopolitik, polarisasi ekonomi dunia, hingga kebijakan tarif Amerika Serikat yang berpotensi menekan kinerja ekspor nasional.
Sementara dari dalam negeri, sejumlah risiko turut menjadi perhatian, mulai dari meningkatnya ancaman siber, defisit neraca berjalan, ketimpangan infrastruktur digital antarwilayah, kualitas tenaga kerja, hingga tekanan daya beli masyarakat.
Menurut Dicky, penguatan digitalisasi merupakan jawaban strategis atas tantangan-tantangan tersebut. Ia menyoroti perkembangan pesat sistem pembayaran digital dalam lima tahun terakhir melalui implementasi QRIS, BI-FAST, serta standar nasional open API yang menunjukkan pertumbuhan signifikan.
"Kita lihat lima tahun terakhir di mana digitalisasi dimulai dari QRIS, BI-FAST, dan standar nasional open API, pertumbuhannya eksponensial. Kami di BI memproyeksikan transaksi digital akan mencapai 147,3 miliar setelah dalam lima tahun terakhir tumbuh sekitar 37 miliar," tegasnya.
Peran Generasi Muda dalam Ekonomi Digital
Dicky juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mendorong ekonomi dan keuangan digital nasional. Berdasarkan data Bank Indonesia, generasi Z dan generasi Alpha mencakup hampir 40% dari total populasi Indonesia dan memiliki tingkat literasi digital yang relatif tinggi.
Kondisi tersebut menjadikan generasi muda sebagai kekuatan utama dalam akselerasi adopsi teknologi digital, khususnya di sektor sistem pembayaran, perdagangan digital, dan layanan keuangan berbasis teknologi.
BI, menurut Dicky, perlu memastikan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan tepercaya agar potensi demografis ini dapat dimanfaatkan secara optimal.
Tiga Visi Utama Jika Terpilih sebagai Deputi Gubernur BI
Jika dipercaya menjadi Deputi Gubernur BI, Dicky menegaskan komitmennya untuk mengorkestrasi seluruh potensi kebijakan dan inovasi guna mendukung visi Presiden melalui program Asta Cita.
Dalam bauran kebijakan BI, stabilitas tetap menjadi fokus utama kebijakan moneter dan makroprudensial, sementara sistem pembayaran memiliki ruang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Visi pertama yang diusung adalah membangun fondasi ekonomi nasional yang berdaya tahan dan efisien melalui penguatan infrastruktur sistem pembayaran guna mendukung digitalisasi ekonomi dan keuangan.
Visi kedua adalah mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang tepercaya, aman, dan inovatif. Hal ini mencakup penguatan ketahanan sistem, mekanisme deteksi dini (early detection), serta pemanfaatan kemampuan analitik dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Visi ketiga adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berdaulat, sejalan dengan agenda Asta Cita. Kontribusi BI, menurut Dicky, terutama dilakukan melalui kebijakan dan inovasi di bidang sistem pembayaran.
"Dari misi dan visi tersebut kami melihat rumusan kebijakan BI harus disinergikan dan dikolaborasikan. Sinergi dan kolaborasi ini mungkin secara umum terlihat pada konsep triple helix, tetapi jika Parlemen dan BI ikut menjadi pentahelix, ini akan menjadi sangat powerful," pungkas Dicky.
Melalui penguatan digitalisasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, Dicky optimistis BI dapat memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan di era digital.
Naskah sudah saya sunting dan susun ulang dalam versi siap tayang media bisnis tier 1, dengan pendekatan SEO-friendly, data-driven, dan mobile readable sesuai target pembaca usia 18–35 tahun serta intent pencarian informatif–navigasional.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini










